KAPOL.ID – Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat terus memperkuat pelayanan informasi publik melalui pembenahan kelembagaan, peningkatan fasilitas pelayanan, hingga pemanfaatan teknologi digital.
Komitmen itu disampaikan Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, Lilis Nurlaila Adiwulandari, S.E., M.M., dalam kegiatan Presentasi dan Wawancara Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 di Kota Bandung, Selasa (10/11/2026).
Dalam pemaparannya bertajuk “Transformasi Keterbukaan Informasi Publik: Penguatan Kelembagaan, Inovasi Digital, dan Akuntabilitas Pelayanan”, Lilis menjelaskan sejumlah pembenahan yang dilakukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat DPRD Jabar.
Penguatan tersebut meliputi penataan kelembagaan, fasilitas pelayanan langsung, administrasi permohonan informasi, serta pengembangan layanan berbasis digital.
Sejak 17 Juni 2026, fasilitas pelayanan PPID mulai diperkuat untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat yang membutuhkan informasi publik. Selain datang langsung, pemohon juga bisa mengajukan permintaan informasi secara daring melalui kanal resmi website DPRD Provinsi Jawa Barat.
Tidak hanya mengandalkan pelayanan konvensional, Sekretariat DPRD Jabar juga mengembangkan Dashboard Digital Layanan Informasi Publik. Sistem ini digunakan untuk mencatat sekaligus memantau setiap permohonan, mulai dari proses registrasi, penanggung jawab, tindak lanjut hingga dokumentasi pelayanan.
Melalui dashboard tersebut, perkembangan setiap permohonan dapat dipantau sehingga proses pelayanan lebih tertib, terukur, dan mudah ditelusuri.
Hasilnya, hingga akhir Oktober 2026, tercatat sebanyak 220 permohonan informasi publik masuk ke PPID Sekretariat DPRD Jabar. Dari jumlah tersebut, 218 permohonan telah selesai ditindaklanjuti, sedangkan dua lainnya masih dalam proses.
Capaian itu menjadi salah satu indikator evaluasi terhadap kinerja pelayanan informasi publik, sekaligus bahan perbaikan agar setiap permohonan masyarakat dapat ditangani secara profesional dan bertanggung jawab.
Keikutsertaan Sekretariat DPRD Jabar dalam Monev Keterbukaan Informasi Publik 2026 juga menjadi momentum untuk mengukur efektivitas pelayanan serta memastikan pelaksanaan keterbukaan informasi berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan ketentuan perundang-undangan
Dengan penguatan kelembagaan, inovasi digital, serta evaluasi berkelanjutan, Sekretariat DPRD Jabar berupaya memastikan pelayanan informasi publik tidak sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi benar-benar memberikan kemudahan dan kepastian bagi masyarakat.
Melayani Informasi, Menjaga Kepercayaan. (***)
