KAPOL.ID – PPID Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat memfasilitasi kunjungan kerja Komisi I DPRD Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (29/10/2026). Kunjungan tersebut difokuskan pada studi banding dan pertukaran informasi terkait mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat di lingkungan lembaga legislatif.
Pertemuan ini menjadi ajang berbagi pengalaman mengenai pola komunikasi antara wakil rakyat dengan masyarakat, termasuk tata cara menerima, mengelola, hingga menindaklanjuti berbagai aspirasi sesuai mekanisme dan kewenangan masing-masing lembaga.
Dalam diskusi, kedua pihak membahas sejumlah saluran penyampaian aspirasi, mulai dari kegiatan reses, audiensi, konsultasi, hingga pengaduan dan masukan masyarakat yang disampaikan secara langsung maupun melalui saluran informasi yang tersedia.
Pengelolaan aspirasi menjadi salah satu perhatian dalam pertemuan tersebut. Proses penerimaan, pencatatan, klasifikasi kebutuhan, dokumentasi, hingga penyampaian tindak lanjut dinilai perlu dilakukan secara tertib agar setiap aspirasi dapat dikelola sesuai prosedur yang berlaku.
PPID Setwan Jabar berperan memfasilitasi penerimaan tamu serta menyediakan kebutuhan informasi kelembagaan selama kunjungan berlangsung. Fasilitasi ini merupakan bagian dari pelayanan informasi publik dan dukungan terhadap kegiatan kunjungan kerja di lingkungan DPRD Provinsi Jawa Barat.
Melalui kegiatan konsultasi dan berbagi informasi tersebut, DPRD Kota Balikpapan memperoleh referensi mengenai pola pelayanan informasi serta fasilitasi aspirasi masyarakat yang diterapkan di lingkungan Setwan Jabar.
Pertukaran pengalaman antardaerah diharapkan menjadi bahan evaluasi dan pengembangan tata kelola kelembagaan, dengan tetap menyesuaikan karakteristik, kebutuhan, serta ketentuan yang berlaku di masing-masing daerah.
PPID Setwan Jabar terus mendorong pelayanan informasi dan penerimaan tamu kelembagaan yang responsif, tertib, terbuka, dan terdokumentasi. Upaya tersebut menjadi bagian dari dukungan terhadap keterbukaan informasi publik sekaligus memperkuat komunikasi antara lembaga DPRD dan masyarakat. (AM)
