INDRAMAYU, KAPOL.ID – Program Pemerintah terkait Bantuan Sosial (Bansos) berupa penyaluran beras untuk warga miskin patut diapresiasi positif oleh semua pihak.
Namun, apa jadinya kalau dalam realisasi dilapangannya masih banyak yang tidak tepat sasaran, hal itu menjadi perhatian serius dari Pemerintah Desa Soge, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu.
Hal tersebut disampaikan Ahmad Maulana selaku Kuwu Desa Soge pada Senin (21/09/2026) siang.
Dikatakan Kuwu Ahmad Maulana, antara perencanaan dan realisasi dilapangan berbanding terbalik, pasalnya kata dia, banyak warga desanya yang notabene masuk kategori kurang mampu (Desil 1 sampai 4), justru malah mendapat catatan masuk dalam Desil 6 – 10, hal tersebut kata Ahmad, sangat tidak tepat sasaran, fenomena tersebut langsung dia cek kelapangan.
“Desil menurut saya pribadi banyak yang keliru, ada yang tidak layak masuk Desil tinggi, contoh masyarakat yang sudah miskin dan rumahnya juga sangat memprihatinkan tapi ternyata masuk kategori Desil 8, itu yang seharusnya menjadi penerima manfaat tapi tidak mendapatkannya, bahkan ada yang rumahnya besar dan memiliki kendaraan mobil ternyata mendapatkan bantuan, jadi saya berpendapat data Desil ini banyak yang keliru dan harus ada pembenahan lagi, serta berharap pemerintah melalui pihak terkait segera memperbaharuinya, agar kedepan masyarakat penerima manfaat menjadi tepat sasaran,” ucap Kuwu Ahmad Maulana.
Ditambahkan dia, pembaharuan data secara berkala, akan menjadikan data yang sesuai, serta tidak akan ada lagi kejadian penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran.
“Kasus tidak tepat sasaran bantuan sosial berupa penyaluran beras di Desa Soge hampir 50 persen atau separuhnya bagi warga kami, sehingga banyak warga kami yang dari keluarga miskin yang tidak mendapatkan bantuan pangan berupa beras, ini sangat miris sekali,” kata Ahmad.
Masih menurut Kuwu Ahmad Maulana, terkait adanya isu pungutan liar (pungli) disaat penyaluran bantuan beras, dirinya menegaskan akan menindak tegas siapapun yang berani melakukan praktik seperti itu kepada penerima manfaat, dia tidak akan mentolerir.
Bahkan kalau jajaran pemerintah desa dari pamong desa sampai ketua RT melakukan pungli, sebagai Kuwu dirinya tidak segan segan untuk memecatnya. (Mansur Kurdi)***
