Ribuan Santri di Kabupaten Tasik Rayakan HSN, Bendera Palestina Ikut Berkibar

KAPOL.ID — Halaman upacara di belakang Gedung Bupati Tasikmalaya mendadak penuh oleh santri, Senin (23/10/2023). Sebelum berkumpul, ribuan santri melakukan pawai devile, baik yang berjalan kaki maupun menggunakan kendaraan.

Berkumpulnya para santri yang mencapai 10 ribu jiwa itu untuk mengikuti upacara Peringatan Hari Santri (HSN) ke-8. Mereka juga memanjatkan doa bersama untuk kemajuan santri di Kabupaten Tasikmalaya.

Suasana kian meriah karena para santri mengibarkan berbagai bendera. Antara lain bendera merah putih, bendera Ormas, bendera pesantren masing-masing, bahkan banyak juga yang mengibarkan bendera Palestina.

Pengibaran bendera-bendera tersebut juga menyiratkan kemerdekaan. Karena HSN sendiri jatuh pada 22 Oktober, di mana para santri menyatakan resolusi jidah pada masa kolonial. Atas dasar itu juga bendera Palestina ikut dikibarkan, sebagai dorongan moral untuk kemerdekaan umat Islam di sana dari penjajahan Yahudi Israel.

Bupati Tasikmalaya, Ade Sugianto menekankan kalau para santri hari ini tetap harus memegang teguh semangat jihad. Dengan catatan sesuai konteks kekinian.

“Momentum hari ini harus melanjutkan perjuangan para guru, ulama, kiai tapi dalam konteks kekinian. Artinya tidak lagi dalam konteks jihad fisik, melainkan bagaiman meningkatkan intelektual dan pemikiran,” ujar Ade selepas upacara.

Lebih jauh dari itu, kata Ade; jihad kekinian juga meliputi peningkatan jati diri, harga diri sampai yang berhubungan dengan permasalahan kesatuan dan persatuan. Karena sejak HSN ditetapkan pada 2016, berarti sudah ada pengakuan nyata dari pemerintah.

“Dasar penetapan HSN ini kan di mana resolusi jihad berkumandang. Artinya santri bukan sekadar bagian dari republik, tetapi juga bagian dari yang mepertahankan, memperjuangkan sekaligus bertanggung jawab atas keberlangsungan Republik Indonesia,” lanjut Ade.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten memberikan beasiswa, sekalipun jumlahnya masih terbatas. Karena kemampuan anggaran daerah yang masih minim. Untuk solusi jangka panjang, kata Ade, pihaknya akan berkirim surat ke pemerintah pusat untuk keberpihakan anggaran.

“Hati ini kami juga akan melayangkan surat ke Pemerintah Pusat, agar ada alokasi khusus anggaran dari DAU untuk pondok pesantren. Kalau mengakui bahwa pesantren ini bagian dari pendidikan kita, ya perhatikan. Karena pendidikan ini bukan sekadar formalitas di sekolah,” Ade menandaskan.