Connect with us

BIROKRASI

SAKIP Bappenda dan BPKAD Sumedang Ada Peningkatan

|

Wakil Bupati Sumedang H. Erwan Setiawan

KAPOL.ID – Dalam rangka optimalisasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instasnsi Pemerintah (SAKIP), Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang melaksanakan kegiatan Akselerasi Evaluasi SAKIP melalui pembinaan langsung ke seluruh perangkat daerah di Kabupaten Sumedang.

Hari kedua Akselerasi Evaluasi SAKIP, Rabu (24/6/2020), Wakil Bupati Sumedang H. Erwan Setiawan mendatangi Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) dengan didampingi Asisten Administrasi Nasam dan Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Ayi Rusmana.

Berdasarkan laporan dari dua perangkat daerah tersebut, hasil penilaian SAKIP BPKAD sebelumnya adalah 63,22 (B) dan Bappenda 63,62 (B).

Dari hasil tersebut, indikator perencanaan kinerja di dua instansi tersebut masih kecil jika dibandingkan indikator-indikator lainnya.

Menurut Wabup Erwan, perkembangan SAKIP di kedua perangkat daerah sudah mulai ada peningkatan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya .

“Melihat perkembangannya sudah sangat bagus. Kita bandingkan, SAKIP tahun lalu di Bappenda alhamdulillah sudah ada peningkatan. Begitu juga di BPKAD. Saya berharap kehadiran saya melalui evaluasi SAKIP ini bisa menambah semangat dan lebih meningkatkan lagi etos kerja. Mudah-mudahan di akhir bisa sampai ke A,” kata Wabup.

Namun demikian, kata Wabup, perencanaan yang kurang maksimal masih menjadi permasalahan yang harus dibenahi baik oleh BPKAD dan Bappenda.

Oleh karena itu, ke depan ia menargetkan untuk bobot nilai perencanaan dari nilai 30, minimal nilai 25 bisa tercapai.

“Kekurangannya tidak jauh berbeda, di perencanaan yang kurang maksimal. Selisih nilai antara BPKAD dan Bappenda cuma 0,1. Ke depan, saya targetkan nilai bobot perencanaan minimal nilai 25 dari bobot 30,” ungkapnya.

Lebih lanjut Wabup memberikan masukan agar ASN di kedua perangkat daerah tersebut selalu meningkatkan etos kerja dan koordinasi dengan Inspektorat berkaitan dengan perbaikan.

Hal sama berlaku pula untuk seluruh perangkat daerah yang lain.

“Selama ini kelemahannya adalah masalah data yang masih tercecer. Saya berharap ke depan dibuatkan bank data di setiap OPD dan saya sudah perintahkan inspektorat untuk membuatkan bank data yang seragam di seluruh perangkat daerah di Kabupaten Sumedang,” pungkasnya.***

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Advertisement

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *