KAPOL.ID – Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Banjar, Ramdhani Bin Rasikun, memandang Pemkot Banjar lamban bergerak menangani wabah Covid-19 di wilayahnya. Terutama soal kebijakan anggaran.
Menurutnya, masyarakat seolah bergerak sendiri dengan caranya. Mengumpulkan donasi dari berbagai sumber, kemudian membagikannya.
“Justru langkahnya tertinggal oleh kelompok, komunitas, organisasi atau pun individu masyarakat yang merasa terpanggil untuk melibatkan diri dalam meminimalisir dampak COVID-19,” katanya.
Kita bisa lihat, lanjutnya, banyak relawan yang justru tidak mengandalkan anggaran negara mereka sudah lebih dahulu turun tangan. Mulai dari membagikan sembako, masker dan beberapa kebutuhan lainnya yang terkait dengan penanganan wabah.
Terkait tengah dilakukannya pembahasan anggaran COVID-19 yang tengah dilakukan Pemkot Banjar, pihaknya menyebut masyarakat harus mengetahui sumber dan penggunaan anggaran tersebut. Perlu transparansi anggaran dalam hal ini. Pihaknya menyayangkan pemerintah langkahnya yang kalah dari relawan dengan menggalang dana dari para donatur.
“Secepatnya sudahi kemalasan ini, sudah saatnya Pemkot Banjar hadir untuk masyarakatnya. Apa perlu kami imbau masyarakat untuk lakukan doa bersama agar Pemkot Banjar lepas dari kemalasan ini,” kata dia
Menanggapi pandangan itu, Juru Bicara COVID-19 Crisis Center, Tomy Subagja, saat ditanya terkait realokasi anggaran penanganan wabah tersebut mengarahkan agar menanyakan langsung ke Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
“Bisa tanyakan langsung ke keuangan. Bagi-bagi tugas,” ujarnya.
Dihubungi terpisah, Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Hj. Nursaadah, mengatakan untuk mengetahui hal itu harus membuat surat terlebih dulu.
“Kalau bisa pakai surat yang ditujukan ke Wali Kota Banjar melalui PPID di Dinas Kominfo,” kata dia singkat.
Kabid Anggaran Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar, Asep Mulyana menegaskan saat ini pihaknya masih memperhitungkan dana untuk jaring pengaman sosial untuk masyarakat. Kendala utamanya, lanjut dia, data penerima jaring pengaman sosial itu selalu dinamis.
Di samping itu, pascawabah pun menjadi salah satu indikator perhitungan pihaknya. Sinergitas antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pun perlu diperhitungkan kebutuhan anggarannya
“Sehingga kami harus cermat menghitung kebutuhan anggaran agar cukup,” katanya.
