KAPOL.ID –
Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) meminta masyarakat tidak melakukan boikot terhadap produk-produk lokal menyusul agresi militer Israel terhadap Palestina.
Menurutnya, ajakan boikot tetap harus direspon dengan bijak oleh seluruh masyarakat Indonesia.
“Anda boleh menikmati produk sebaik-baiknya karena telah diberikan label halal,” kata Jusuf Kalla dalam kegiatan acara Doa Bersatu Untuk Palestina di Jakarta.
Dia menjelaskan, produk-produk yang ada di Indonesia tentu dibuat menggunakan bahan-bahan serta tenaga kerja dan modal dari dalam negeri.
Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) ini mengimbau, jangan sampai ada masalah lain yang timbul di tengah masyarakat akibat ajakan boikot yang tidak disikapi dengan bijak.
“Perusahaan-perusahaan yang betul- betul produk Indonesia dan milik Indonesia tentu dihargai dan saya yakin MUI memahami dan telah memberikan penjelasan itu,” katanya.
Salah satu cara yang mungkin bisa menghentikan agresi ialah dengan mengajak negara-negara di seluruh dunia bersatu atas nama kemanusiaan.
Diplomasi kemanusiaan itu perlu dilakukan secara besar-besaran di samping memberikan bantuan kepada warga Palestina.
“Karena itulah, maka tindakan nyata kita adalah memberikan bantuan secara riil,” kata wapres RI ke 10 dan 12 ini.
Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Miftahul Huda juga menyatakan yang diharamkan MUI itu bukan produknya atau zatnya.
Produk tetap halal selama masih memenuhi kriteria kehalalan tetapi, yang diharamkan itu aktivitas atau perbuatan.
Fatwa
Dia menerangkan, fatwa MUI nomor 83 tahun 2023 yang diharamkan adalah mendukung aksi agresi, baik secara langsung dan tidak langsung.
“Jadi, yang diharamkan adalah perbuatan dukungan tersebut dan bukan barang yang diproduksi. Jadi, jangan salah dalam memahaminya,” katanya.
Sementara, Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengingatkan masyarakat yang mengikuti gerakan Boikot, Divestasi dan Saksi (BDS) agar jangan sampai salah alamat.
“Yang dikhawatirkan oleh wakil presiden adalah jangan sampai melakukan boikot yang kemudian salah alamat,” kata Juru Bicara Wakil Presiden, Masduki Baidlowi.
Dia melanjutkan, gerakan boikot yang salah sasaran dikhawatirkan akan berdampak pada peningkatan tingkat pengangguran.
Hal tersebut berkaitan dengan potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang mungkin terjadi akibat gerakan boikot.
“Jadi saya harus pilah, mana pemboikotan yang mesti dilakukan, mana negara yang juga selama ini berdiplomasi dengan baik.”
“Tetapi di sisi yang lain jangan menimbulkan korban-korban yang tidak kita inginkan bersama,” katanya.***
