KABAR PRIANGAN ONLINE (KAPOL) – DPRD Jawa Barat kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda penyerahan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD (PAPBD) Jawa Barat Tahun Anggaran 2026 di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Selasa (1/9/2026).
Demi efisiensi waktu, penyampaian pandangan umum kali ini diwakilkan oleh Fraksi Partai Nasdem. Sementara fraksi lainnya menyerahkan berkas pandangan umum secara langsung kepada pimpinan rapat.
”Penyampaian dibacakan oleh satu fraksi yakni Fraksi Nasdem, sedangkan fraksi lain menyerahkan langsung ke pimpinan,” kata Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa.
Lewat juru bicaranya yang juga Bendahara Fraksi Nasdem DPRD Jabar, Sri Wahyuni Utami, sorotan tajam langsung diarahkan pada kondisi fiskal daerah. Fraksi Nasdem menyentil penurunan target pendapatan yang justru diiringi kenaikan alokasi belanja.
Tercatat, target pendapatan daerah merosot dari Rp30,12 triliun menjadi Rp27,85 triliun, atau berkurang Rp2,27 triliun (7,52%). Sebaliknya, belanja daerah justru membengkak Rp991,55 miliar dari yang semula Rp29,83 triliun naik jadi Rp30,82 triliun.
”Kondisi ini berpotensi mempersempit ruang fiskal dan membebani keuangan daerah di masa depan. Kami minta penjelasan mengenai dasar dan urgensi penambahan belanja hampir Rp1 triliun ini di saat pendapatan justru anjlok,” tegas Sri Wahyuni.
Tak berhenti di situ, imbas dari jomplangnya pendapatan dan belanja tersebut memicu defisit anggaran yang fantastis hingga menembus angka Rp3,26 triliun.
Yang paling krusial, Fraksi Nasdem juga membongkar adanya rencana penambahan penerimaan pembiayaan lewat utang daerah sebesar Rp3,4 triliun nilai yang sebelumnya sama sekali tidak dianggarkan.
Sri mendesak Pemprov Jabar untuk tidak gampang mengambil opsi utang tanpa kalkulasi yang matang dan peta jalan pembayaran yang transparan.
”Ini bukan sekadar boleh atau tidak berutang, tapi soal kemampuan mengelola dan membayar kewajiban secara sehat tanpa mengorbankan belanja pelayanan publik untuk masyarakat,” lugasnya.
Selain urusan utang dan defisit, beberapa poin penting lain yang ikut digoyang Fraksi Nasdem di antaranya:
Penyertaan Modal PT BIJB: Mendorong evaluasi total penyertaan modal yang disesuaikan dari Rp100 miliar menjadi Rp50 miliar agar tidak sekadar menyuntik dana operasional rutin, melainkan harus ada roadmap menuju kemandirian bisnis
Kemandirian Fiskal: Meminta Pemprov memperluas basis ekonomi dan mengoptimalkan aset daerah tanpa harus menaikkan beban tarif pajak yang memberatkan warga
.
Kualitas Serapan Anggaran: Mendorong agar tambahan belanja modal sebesar Rp550,04 miliar benar-benar memiliki output terukur, bukan sekadar habis di atas kertas.
Menanggapi rentetan kritik dan masukan dari legislatif, tahapan berikutnya akan dilanjutkan dengan agenda jawaban Gubernur Jawa Barat yang dijadwalkan pada rapat paripurna 4 September 2026 mendatang.(JM)
