KABAR PRIANGAN ONLINE (KAPOL) – Mengantisipasi ancaman musim kemarau dan potensi cuaca ekstrem, Pemerintah Provinsi Jawa Barat didorong untuk melipatgandakan langkah mitigasi. Langkah antisipasi dini ini dinilai krusial, terutama demi menjamin ketersediaan pasokan air bagi sektor pertanian di seluruh pelosok Tatar Pasundan.
Peringatan tegas tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Bambang Mujiarto, di Kota Bandung, Rabu (19/8/2026).
Bambang menegaskan, Pemprov Jabar sudah sepatutnya menggeser pola pikir dari sekadar penanganan darurat menjadi strategi antisipasi jangka panjang. Tanpa mitigasi yang matang, dampak kekeringan DI bisa merembet serius ke penurunan produksi pangan, lonjakan harga komoditas, hingga memukul daya beli masyarakat bawah.
“Hal yang harus dilakukan bukan lagi sekadar langkah penanganan, tetapi bagaimana antisipasi menghadapi cuaca ekstrem ini, salah satunya musim kemarau,” ujar Bambang Mujiarto.
Menurut Legislator Banteng ini, persoalan kekeringan tidak bisa diselesaikan secara parsial. Koordinasi lintas sektoral dari pemerintah pusat, pemkab/pemkot, hingga tingkat desa harus diperketat. Aliran air sungai, kelancaran saluran irigasi, hingga kelestarian sumber air di kawasan hulu wajib dipastikan tetap terjaga.
Bambang juga menyoroti maraknya masalah lahan kritis di Jabar yang terus menggerus keberadaan sumber mata air. Ia mendesak percepatan rehabilitasi lahan kritis dan pengembalian fungsi hutan sebagai benteng utama ketahanan air dan pangan daerah.
“Kemampuan produksi para petani kita harus terus ditingkatkan. Jika produksi pangan berkurang, kelangkaan dan kenaikan harga tak bisa terelakkan. Makanya, lahan pertanian produktif harus dijaga ketat agar tidak terus beralih fungsi,” tegasnya.
Di sisi lain, Komisi II DPRD Jabar turut memberikan apresiasi dan dukungan terhadap langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang memfokuskan program pembangunan pada sektor infrastruktur untuk memacu pertumbuhan ekonomi.
Meski begitu, Bambang mengingatkan agar alokasi pembangunan infrastruktur berjalan selaras dan seimbang dengan penguatan sektor produksi pangan masyarakat.
“Ya tentunya kita pun mendukung langkah-langkah Bapak Gubernur Jabar untuk menyelesaikan persoalan perekonomian ini. Namun khusus untuk sektor produksi, ini pun harus menjadi perhatian serius. Langkah Pak Gubernur tetap kita dukung penuh untuk mengatasi persoalan yang fundamental di masyarakat,” pungkasnya. (AM)
