Studi Banding "Ngabring" ke NTB Dikritik, Nandang : Sekda Tertutup Soal Informasi Anggarannya

SUMEDANG, (KAPOL).- Studi banding Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir beserta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sumedang serta SKPD ke NTB, diperbincangkan.

Anggota Dewan Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Nandang Suherman mengatakan, kegiatan “Ngabring” dalam studi banding tersebut, bisa menjadi penting kalau dilakukan dengan cermat.

Artinya, cermat dalam pengertian tentang apa materi yang akan dibandingkannya?.

Juga, siapa yang relevan diajak, dan rencana tindaklanjut apa yang akan dilakukan ?.

“Studi banding sudah sering kita dengar termasuk suara miring terhadap praktek studi banding tersebut. Sudah banyak terekpose bagaimana orang studi banding melakukan aktivitas yang tak relevan dengan judul “Studi” tersebut,” ucapnya.

Bahkan sering kita dengar dan lihat orang yang terlibat pun tak relevan dengan isu yang akan di studi-kan.

“Pemkab Sumedang untuk yang kesekian kalinya, melakukan studi banding dengan “Abring-abringan”. Yang terlibat pun para “elit” daerah,dan kali ini melibatkan anggota institusi vertikal. Jangan tanya bagaimana hasilnya, karena kita tak pernah tahu juga apa yang dimuat dalam dokumen anggaran tentang studi banding tersebut kaitan tujuan, sasaran dan outputnya,” tutur Nandang.

Ia mengatakan, inputnya yaitu siapa yang terlibat, berapa anggaran yang diperlukan, apa saja sarana yang digunakan?.

“Kita tidak pernah tahu dan tak pernah di diskusikan ke publik pada saat pembahasan rencana kegiatan dan anggaran tersebut di DPRD. Menjadi setelah kegiatan tersebut “dipublikasikan” dan respon publik pun menjadi beragam, bahkan cenderung “menghakimi” tentang apa kegunaannya?, kenapa harus “ngabring”? dan apa saja yang dilakukannya?,” tutur Nandang.

Kenapa publik bertanya seperti itu? sangat wajar menurutnya, karena berkaca ke prakek studi banding sebelumnya, memang publik tdk pernah diberi informasi yang utuh tentang apa yg dilakukan, apa hasilnya, bagiamana hasil tersebut di praktekan oleh Pemkab.

Walaupun “bantahan” dari Sekda Sumedang yang masih bersifat “apologetik” dan mencari dalih pembenaran terhadap studi banding tersebut, publik kadung apriori terhadap praktek studi banding.

Menurutnya, itu karena yang sering di ekpose atau diobrolkan adalah pengalaman pelesirannya.

Kenapa publik dan dirinya mempertanyakan dan bahkan menggugar praktek studi banding tersebut?.

Karena, Bupati Dony Ahmad Munir dengan ekpektasi yang tinggi akan terjadi perubahan di Sumedang dan yang paling “gampang” adalah mengurangi praktek studi banding yang “ngabring”, itu salah satunya.

Perubahan berikutnya adalah cara membelanjakan uang publik (APBD) yang selektif dan tepat sasaran.

“Praktek ini masih ditunggu oleh publik Sumedang, dalam tahun kedua pemerintahannya. Perubahan dalam hal transparansi dan keterlibatan publik di proses penganggaran, masih belum berbeda dengan rejim sebelumnya,” ucap Nandang.

Bahkan, kata dia, Sekda Herman Suryatman pun cenderung untuk “tertutup” dalam informasi anggaran ini.

Karena, khawatir akan terjadi gejolak baik di internal birokrasi mau pun di elemen masyarakat.

“Bahkan argumennya cenderung menyalahkan masyarakat, dengan menganggap masyarakat belum semua dewasaterhad apa transparansi anggaran tersebut,” ujarnya.

Di Sumedang jangan harap ada temuan anggaran untuk membeli perekat/lem yang jumlahnya puluhan miliar

Karena, memang dokumen rincian anggaran tidak pernah dibahas dan di publikasikan ke publik.

Dalam hal pelibatan publik pun masih belum berubah dan masih seperti rejim sebelumnya.

“Pelibatan publik masih sebatas elitis, seremonial dan sekedar memenuhi “puraga tambah kadenda”. Jadi di tahun kedua setelah dilantik, Bupati DAM masih belum menunjukan gelagat ke arah yang lebih baik,” tuturnya seraya mengatakan seperti dalam hal tansparansi anggaran.

“Kita sebagai warga akan tetap disuguhi dengan menu-menu kegiatan yang “Ngabring” seperti itu,” ujar warga Cipacing Permai Jatinangor itu.

Sementara, Sekda Herman Suryatman melalui rilis dalam pesan WhatssApp mengatakan, banyak keuntungan yang didapatkan dalam kegiatan itu.

“Antara lain insentif fiscal, keringanan pajak dan bantuan infrastruktur dari pemerintah pusat,” tuturnya

Dikatakan, dengan berbagai insentif dan kemudahan dari pemerintah, KEK Pariwisata Jatigede akan menjadi primadona dan pengungkit pariwisata Sumedang menuju world class destination. (KAPOL)***