HUKUM

SUMEDANG: Juru Parkir Liar Lebih Banyak Dibandingkan yang Resmi

×

SUMEDANG: Juru Parkir Liar Lebih Banyak Dibandingkan yang Resmi

Sebarkan artikel ini
Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang menggelar Pembinaan dan Pelatihan Juru Parkir Tahun 2023.

KAPOL.ID – Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang menggelar Pembinaan dan Pelatihan Juru Parkir Tahun 2023.

Pada kegiatan tersebut, dihadirkan para narasumber yang diantaranya dari Polres Sumedang, Kejari Sumedang serta Satpol PP Kabupaten Sumedang.

Acara, bertempat di Hotel Hanjuang Hegar Cimalaka Sumedang, Senin (13/11).

Kabid Perlengkapan Jalan dan Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang, Iwan Hermawan menargetkan tiga poin, yang pertama berharap para juru parkir mempunyai tambahan pengetahuan dan wawasan terkait dengan pengelolaan parkir.

Kedua, berharap para juru parkir setelah pelatihan dan pembinaan bisa merubah sikap upaya bisa memberikan pelayanan lebih baik.

“Ketiga ini terkait dengan aspek psikomotorik dan aspek keterampilan kemampuan teknis, karena tugas mereka bukan hanya saja memberikan jasa pelayanan parkir, tapi juga membantu untuk ketertiban lalu lintas,” ujarnya.

Sehingga mereka harus paham bagaimana aturan lalu lintas dan segala macamnya.

“Sebetulnya kalau kendala di pengolahan parkir kalau diventarisir banyak dan ini juga faktor-faktornya tidak hanya di 1, 2 tapi juga banyak dijukirnya di dishubnya di regulasinya juga beberapa hal ini sedang kita perbaiki, termasuk tentu yang paling penting edukasi ke masyarakat,” ucapnya.

Kenapa, edukasi ini penting karena pertama manakala  masyarakatnya tidak teredukasi masyarakatnya mau parkir di mana saja, ini yang jadi masalah.

“Padahal kita sudah menetapkan titik parkir yang resminya di sini di sini di sini,” ucap dia.

Dikatakan, ketika di kemudian hari masyarakatnya tetap memarkirkan kendaraan tidak dibtitik yang resmi sama seperti kita menabur gula di mana saja, maka pada intinya nanti kemudian semutnya akan datang.

“Nah, ini yang jadi masalah untuk kita tetapi kalau masyarakatnya di edukasi untuk parkir di tempat parkir yang resmi, Insya Allah ini akan membantu,” ujarnya.

“Nah, jadi ini banyak faktor yang memang harus kita perbaiki tidak dari penyelenggaranya tapi juga dari masyarakat,” ucapnya.

Sosialisasi yang ke masyarakat tentu di Sumedang ada parkir berlangganan, dan dari sekalian edukasi parkir berlangganan pihaknya melakukan edukasi terkait dengan bagaimana mereka harus parkir.

“Kenapa, parkir berlangganan itu bisa kemudian dilayani manakala mereka parkir di titik parkir yang resmi?. Jadi kalau mereka sudah berparkir langganan tapi nanti parkirnya tidak di titik resmi, pasti akan ada saja yang mungut dan yakin pasti bukan dari Dishub,” ucap dia.

Karena, mereka menabur gula dimana saja dan semutnya pada datang.

“Tapi, kalau gulanya di titik yang resmi dan parkirnya di tempat yang resmi, mereka punya stiker maka saya jamin tidak akan ada pungutan, karena mereka sudah berlangganan,” ujarnya.

“Jumlah juru parkir per hari ini tercatat 79 orang. Kita pun melakukan penertiban pendataan juru parkir liar, juru parkir liarnya bisa dipastikan lebih banyak dari juru parkir yang resmi dan ini masalah,” ucap dia.

“Maka ke depan kita akan coba melakukan inisiasi bagaimana caranya juru parkir ini harus lebih banyak yang resminya, sehingga pembinaan yang kita lakukan juga bisa efektif,” ujar dia.

Jukir yang liar dari penegakan hukum

Dishub tidak punya kewenangan untuk melangkah ke ranah hukum soal juru parkir liar.

“Tapi, Dishub bisa menjadi mitra strategis dari stakeholder yang punya kewenangan. Pertama tentu dalam lingkup SKPD, kewenangan ini ada di Satpol PP,”  ujarnya.

Untuk honor jukir, kata dia, berdasarkan regulasi yang ada di perbup yakni Rp 1.500.000 per orang per bulan.

“Secara umum, kalau retribusi itu memang tarifnya segitu, ya tidak bisa ada pemaksaan. Karena itu retribusi beda dengan parkir berlangganan,” ucapnya.

Diaaat si pengguna parkir itu sudah berstiker dan kemudian ada juru parkir resmi mungut, ya silakan laporkan.

“Sudah banyak juru parkir yang resmi dilaporkan, kita pum ambil tindakan tegas,” ujarnya.

“Itu menjadi kode etik, tidak boleh memungut untuk pengguna parkir yang sudah berlangganan,” ujarnya.