HUKUM  

Update Kasus Korupsi di Sumedang, Saksi Ahli Beda Pendapat Soal Kerugian Negara

Seorang warga tampak ada di badan Jalan Keboncau-Kudangwangi Sumedang yang saat ini berproses hukum.

KAPOL.ID – Perbedaan pendapat dua saksi ahli soal kerugian negara kasus dugaan korupsi peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi Kab. Sumedang, terkuak dalam sidang di PN Bandung, Rabu (23/11/2022).

Terpantau, sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dodong Iman Rusdani yang juga menghadirkan saksi ahli konstruksi dan BPK Provinsi Jabar.

Ditanya majelis hakim, Iskandar selaku saksi ahli konstruksi mengatakan dalam pengerjaan proyek tersebut terjadi total loss (kerugian keseluruhan).

Menurut dia, hitungan itu berdasarkan hasil pemeriksaan setelah pekerjaan selesai.

“Kerugian negara sekitar 3,1 miliar dari total anggaran 5 miliar. Pemeriksaan rata-rata sama saja terkait panjang, lebar, tebal dan tinggi beton,” ujarnya.

Menurut dia, total loss yang secara kualitas 95 persen tak memenuhi syarat.

Pihaknya secara bersama BPK memeriksa dan menginvestigasi hingga menemukan
ketidak sesuaian spesifikasi mutu beton.

“Pemeriksaan sudah sesuai aturan yang dituangkan dalam spesifikasi bina marga,” ucapnya seraya berucap menjadi ahli konstruksi atas permintaan penyidik Kejari Sumedang.

Spesipikasinya sudah ditetapkan, kata dia, diantaranya terkait panjang, lebar serta ketebalan termasuk kualitas.

“Menurut saya, setelah melakukan pemeriksaan ada kekurangan volume di aspal dan beton termasuk ada kekurangan kualitas di kontruksi beton,” ujarnya.

Disinggung hakim terkait apakah saksi tahu soal pengembalian kerugian negara sekitar Rp 900 juta sesuai pemeriksaan awal oleh BPK?, Iskandar pun mengaku tahu.

Kemudian, salah seorang penasihat hukum mempertanyakan soal ketimpangan nilai temuan kerugian negara tersebut.

Kris selaku saksi ahli dari BPK menjawab, bahwa penentu kerugian negara itu berdasarkan laporan ahli konstruksi.

“Kerugian negara tersebut, atas proses kegiatan atau tahapan, maka timbulah kerugian negara atau sekitar 3.1 miliar,” ujar dia.

Dikatakan, setiap melakukan pemeriksaan pihaknya selalu didampingi penyidik Kejari Sumedang.

Menurut dia, penyimpangan ada dimulai dari jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan pekerjaan.

Lebih lanjut Kris mengatakan, jika laporan konsultan pengawas tak layak diterima.

Karena dalam pelaksanaannya, konsultan pengawas belum menguji mutu juga tak membuat laporan harian.

“Kami memeperoleh angka kerugian negara itu, atas dasar perhitungan dari ahli konstruksi,” ujarnya.

Kemudian, terdakwa Asep Darojat hanya menyanggah terkait apakah sudah dihitung soal penyusutan dan lain-lainnya?.

Karena, kata dia, hal itu pleksibel dan selalu ada perubahan.

Diakhir persidangan, hakim bertanya kepada ahli konstruksi terkait kondisi jalan tersebut setelah dibeton?.

Saksi ahli konstruksi mengatakan jika jalan tersebut kini sudah bisa dilalui atau dimanfaatkan, juga bisa dilintasi truk beban dibawah 10 ton.

Terlihat, hakim tersenyum sembari menutup sidang seraya berucap sidang akan dilanjutkan minggu depan.

Sebelumnya, sejumlah warga di Keboncau-Kudangwangi mengaku tak tahu persoalan hukum imbas pembangunan jalan.

Mereka hanya tahu jika jalan tersebut selesai dibangun dan dimanfaatkan warga.

“Teu uninga perkawis hukum mah, abdi mah uninga jalan eta ayena tos sae,” ujar warga. ***