KAPOL.ID – Menindaklanjuti hasil pemantauan dan pengamanan Barang Milik Daerah (BMD) di Desa Tolengas, Kecamatan Tomo pada 16 September 2020, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang menggelar rapat tindak lanjut yang berlangsung di Ruang Cakrabuana IPP Setda, Senin (21/9/2020).
Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Bupati Sumedang Erwan Setiawan dan diikuti oleh para Asisten Setda, para Kepala Perangkat Daerah terkait dan Kepala Bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
Agenda pokok yang dibahas adalah pertama, penyelesaian administrasi maupun pendayagunaan barang milik daerah berupa resi gudang dan kedua, Pasar Tolengas yang saat ini kondisinya terbengkalai.
Dalam arahannya Wabup Erwan menyampaikan keprihatinan dirinya atas banyaknya barang milik daerah yang tidak tercatat dan tidak sesuai peruntukannya.
Dikatakan, walaupun Pemda Kabupaten Sumedang sudah lima kali mendapatkan penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), namun masalah aset selalu menjadi catatan yang harus diperbaiki dalam setiap penilaian.
“Kita harus belajar dari daerah lain seperti Kota Bandung yang tidak pernah WTP karena masalah aset. Sumedang jangan sampai seperti itu. Kita sudah lima kali WTP. Jangan menurun karena masalah aset,” ungkapnya.
Terkait pengelolaan gedung resi gudang Tolengas, Wabup menegaskan agar pengelolaan aset daerah tersebut dapat diambil alih dan digunakan berdasarkan asas manfaat dan keuntungannya bagi daerah.
“Pasalnya gedung yang berada di Jalan Tolengas itu tampak tidak terurus. Belakangan, resi gudang ini dikabarkan disewakan kembali ke pihak ketiga dan sudah mulai beralih fungsi,” ujarnya.
Ia pun meminta agar Perangkat Daerah terkait beserta Bagian Pengelolaan Barang Daerah segera membenahinya.
“Harus ada progresnya, segera tindaklanjuti. Kalau tidak ada manfaat untuk Sumedang, kita akan ambil alih. Saya ingin jelas bentuk kerja samanya seperti apa,” kata Wabup.
Khusus berkaitan dengan pembenahan Pasar Tolengas, Wabup mengakui bahwa buruknya perencanaan dan infrastruktur yang tidak memadai serta lokasi yang jauh dari pemukiman warga menjadi penyebab tidak berfungsinya pasar.
“Kita akan tentukan ke depan seperti apa. Apakah kita fungsikan sebagai Pasar Wisata atau Terminal Tipe C. Nanti saya minta masukannya dari para kepala OPD,” pungkasnya.***
