KAPOL.ID – Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat bersama mahasiswa Program Pascasarjana Ilmu Keluarga dan Perkembangan Anak, Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen IPB University, menggelar diskusi membahas dinamika keluarga, kebijakan, serta kesejahteraan masyarakat di tengah laju pembangunan di Jawa Barat.
Pertemuan yang berlangsung di Kota Bandung, Senin (10/11/2025) itu, dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Siti Muntamah.
Dalam kesempatan itu, ia menegaskan pentingnya sinergi antara akademisi dan pemerintah daerah, termasuk DPRD, dalam memperkuat arah kebijakan pembangunan berbasis keluarga.
“Kami berdiskusi bagaimana ilmu dan kebijakan bisa saling berhubungan, serta langkah efektif untuk menjaga ketahanan keluarga,” ujar Siti Muntamah.
Siti menuturkan, forum tersebut menjadi wadah strategis untuk bertukar pandangan antara dunia kampus dan pemangku kebijakan.
Apalagi, berbagai persoalan sosial di Jawa Barat dinilai masih perlu penanganan serius.
Dalam diskusi tersebut, isu tingginya angka perceraian di Jawa Barat menjadi perhatian utama.
Komisi V DPRD Jabar bersama mahasiswa IPB, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), serta BKKBN Jabar menilai, persoalan itu harus ditangani secara komprehensif.
Siti Muntamah menegaskan, langkah awal yang dilakukan pihaknya adalah memanggil dinas terkait guna memastikan akar persoalan yang melatarbelakangi meningkatnya angka perceraian di daerah.
“Kami ingin masyarakat tahu bahwa sudah ada peraturan daerah yang menjadi payung hukum dalam upaya membangun keluarga harmonis,” jelasnya.
Selain perceraian, forum juga menyoroti meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak, gangguan mental, hingga persoalan sosial yang menggerus nilai-nilai keluarga.
Hal tersebut, kata Siti, menjadi sinyal bahwa pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah perlu diperkuat, baik dari aspek pelaksanaan maupun dukungan anggaran.
Komisi V DPRD Jabar, lanjut Siti, berkomitmen untuk mendorong penguatan program keluarga melalui penambahan alokasi anggaran bagi dinas-dinas yang menangani isu ketahanan keluarga.
“Kita ingin setiap kebijakan benar-benar memberikan outcome yang diharapkan bagi masyarakat Jawa Barat,” tegasnya.
Dari hasil diskusi, Komisi V DPRD Jabar bersama mahasiswa IPB juga menyepakati pentingnya evaluasi terhadap peraturan daerah yang ada.
Jika diperlukan, kata Siti, revisi atau penyusunan aturan baru perlu dilakukan agar kebijakan perlindungan keluarga lebih adaptif terhadap dinamika sosial di Jawa Barat provinsi dengan jumlah penduduk dan keluarga terbesar di Indonesia.
