KABAR PRIANGAN ONLINE (KAPOL) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk tidak terlena dengan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Pemprov Jabar didesak segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Bukan tanpa alasan, berdasarkan data Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) periode 2005-2025, dari total 2.766 rekomendasi untuk Pemprov Jabar, yang baru ditindaklanjuti sesuai rekomendasi baru mencapai 1.931 atau sekitar 69,81 persen.
“Jadi kita (DPRD Jawa Barat) mendorong supaya Pemprov Jabar menindaklanjuti rekomendasi atau catatan dari BPK, dan itu harus segera ditindaklanjuti,” tegas Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa, di Kota Bandung, Rabu (3/6/2026).
Buky membeberkan, salah satu catatan krusial dari BPK adalah terkait penatausahaan aset yang dinilai belum memadai. Oleh karena itu, Pemprov Jabar diminta untuk melakukan pendataan ulang terhadap seluruh aset tetap agar tidak ada lagi aset yang pasif atau telantar.
Meski memberikan catatan kritis, politisi ini tetap menyampaikan apresiasinya atas capaian Pemprov Jabar yang kembali berhasil mempertahankan opini WTP untuk yang ke-15 kalinya.
Ia menambahkan, penyerahan LHP BPK RI atas LKPD Provinsi Jawa Barat TA 2025 ini merupakan amanat konstitusi yang tertuang dalam Pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Sebelumnya, Kepala BPK RI Perwakilan Jabar telah melayangkan surat bernomor 167/T/S/DJPKN-V.BDG/HUM.03.01/05/2026 tertanggal 29 Mei 2026 terkait agenda penyerahan ini. Berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus) pada 2 Juni 2025, penyerahan LHP tersebut akhirnya resmi dijadwalkan dan dilaksanakan dalam rapat paripurna hari ini.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, MQ Iswara, turut memberikan pandangannya. Senada dengan Ketua DPRD, Iswara menyebut masalah penatausahaan aset memang menjadi persoalan klasik yang hampir terjadi di seluruh daerah dan bukan perkara mudah untuk diselesaikan.
Namun, yang menjadi perhatian serius pihaknya kali ini adalah terkait pengendalian penggunaan belanja dana BOSP (Bantuan Operasional Satuan Pendidikan) dan BOPD (Bantuan Operasional Pendidikan Daerah).
“Pengendaliannya belum optimal dan belum sepenuhnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan. Hal itu juga akan kita kritisi, khususnya bagian mana yang kurang atau belum sesuai ketentuan,” ujar MQ Iswara.
Tak hanya itu, BPK juga menyoroti penganggaran dan pelaksanaan belanja daerah yang dinilai belum sepenuhnya mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah yang terukur. Kondisi ini, menurut Iswara, tidak lepas dari dampak berlakunya UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).
“PAD Jawa Barat turun 5,9 persen karena proporsi bagi hasil yang berubah. Kemarin transfer ke daerah kita berkurang. Jadi wajar kalau kemudian BPK meminta agar kita lebih memperhatikan kemampuan keuangan daerah,” jelasnya.
Catatan dari BPK tersebut juga memantik respons dari Anggota Komisi V sekaligus Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Jawa Barat, Zaini Shofari. Ia menegaskan bahwa rekomendasi BPK wajib menjadi prioritas utama Pemprov Jabar untuk segera diselesaikan.
Secara khusus, Zaini menyoroti instruksi BPK kepada Kepala Dinas Pendidikan Jabar agar lebih optimal dalam melakukan pembinaan dan pengawasan anggaran pendidikan.
“Rekomendasi BPK yang menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan agar lebih optimal melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dana BOSP dan BOPD di satuan pendidikan harus menjadi perhatian serius,” kata Zaini.
Kendati demikian, legislator PPP ini tetap melayangkan pujian atas sinergi yang terbangun di lingkungan Pemprov Jabar.
“Kita juga mengapresiasi prestasi luar biasa Pemprov Jabar yang meraih opini WTP yang ke-15 kali berturut-turut. Semua ini berkat kerja sama semua pihak,” pungkasnya. (Jae)
