KAPOL.ID – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, secara resmi mengusulkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) agar pengelolaan sejumlah ruas jalan nasional diserahkan saja ke pemerintah provinsi atau kabupaten/kota.
Langkah ini diambil pria yang akrab disapa KDM tersebut, demi merespons cepat keluhan masyarakat terkait kerusakan jalan nasional yang lokasinya justru berada di jantung kota, namun sering kali lambat diperbaiki karena alasan kewenangan.
KDM mengungkapkan kegelisahannya saat melihat jalan nasional yang rusak di depan mata bahkan hingga memicu kecelakaan, namun pemerintah daerah tidak bisa menyentuhnya secara anggaran karena aturan klasifikasi jalan.
Tak mau tinggal diam KDM mendorong agar beberapa ruas jalan nasional terutama yang berada di kawasan ibu kota provinsi serta kabupaten/kota bisa dihibahkan pengelolaannya ke tingkat bawah agar penanganannya lebih lincah.
”Jalan dari Pasteur ke Kota Bandung itu kan jalan nasional. Nah, pada 2026 ini kami akan rekonstruksi memakai dana APBD Provinsi. Nanti akan ada MoU dengan KemenPU,” tegas KDM di Gedung Sate, Selasa (3/2/2026).
Meskipun kebijakan ini dipastikan bakal menguras “kocek” APBD Provinsi maupun daerah, KDM menegaskan hal tersebut bukanlah beban. Baginya, keselamatan dan kenyamanan mobilitas warga Jabar adalah prioritas yang tak bisa ditunda.
Selain membenahi akses utama di Kota Bandung, komitmen perbaikan ini juga akan menyasar jalur urat nadi di wilayah pantai utara (Pantura) Jawa Barat yang selama ini menjadi sorotan akibat beban kendaraan yang berat.
”Saya berharap tidak ada lagi istilah “jalan rusak tak bertuan” hanya karena terbentur aturan administratif. Jika pusat memberikan lampu hijau, Jawa Barat siap tancap gas melakukan rekonstruksi mandiri demi kelancaran ekonomi dan keselamatan warga.”pungkasnya (Jm)
