KABAR PRIANGAN ONLINE (KAPOL) – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghadiri Pengukuhan dan Pelantikan Pengurus DPP Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) RI periode 2025-2030 di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Jumat (7/8/2026). Dalam acara tersebut, Ahmad Doli Kurnia Tandjung resmi dikukuhkan sebagai Ketua Umum DPP LPM RI.
Pria yang akrab disapa KDM ini menegaskan harapannya agar LPM dapat hadir sebagai penggerak sekaligus mitra strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengakselerasi pembangunan, khususnya yang dimulai dari tataran desa dan kelurahan.
”Saya berharap LPM menjadi penggerak dan mitra kerja Provinsi Jawa Barat dalam melakukan percepatan pembangunan dari desa dan kelurahan, seperti pengerukan sungai, pengaspalan jalan, pembangunan rumah rakyat miskin hingga pemasangan jaringan listrik,” ujar KDM.
Tidak hanya sebatas pembangunan fisik dan percepatan penyaluran pendanaan provinsi ke desa, mantan Bupati Purwakarta dua periode tersebut menekankan pentingnya menjaga pembangunan desa yang tetap berbasis lingkungan.
Lebih lanjut, penguatan perekonomian desa juga menjadi sorotan agar warga tidak mudah tergiur iming-iming gaji besar di luar daerah maupun luar negeri yang berujung pada kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
KDM mengungkapkan keprihatinannya atas kasus yang belakangan menimpa warga Jawa Barat di perantauan.
”Saya mohon maaf. Ada warga Jabar yang bekerja di tempat hiburan di Maumere sebanyak 12 orang. Upah tidak sesuai, ada penganiayaan dan pelecehan. Saya sedang berusaha untuk memulangkan dan pemilik tempat hiburan dalam proses pidana. Kita terus dampingi,” tegasnya.
Di samping masalah TPPO, KDM menyoroti maraknya praktik judi online yang mencatatkan perputaran uang di Jawa Barat hingga mencapai Rp 2,5 triliun, maraknya pinjaman online (pinjol) ilegal, hingga peredaran obat terlarang jenis tramadol yang kini sudah menyasar warung-warung di pedesaan.
Gubernur menginstruksikan agar seluruh elemen masyarakat bergerak secara masif dan terstruktur dari tingkat pusat hingga daerah untuk melakukan perlawanan terhadap ancaman sosial tersebut.
”Ini bukan sekadar kriminal, namun menjadi masalah global yang dapat melumpuhkan masa depan anak bangsa dan generasi masa depan,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Umum DPP LPM RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyatakan kesiapannya untuk membawa LPM sebagai mitra strategis pemerintah. Menurut Doli, pembangunan nasional yang maju harus berawal dari percepatan pembangunan desa melalui pendekatan dari bawah ke atas (bottom-up) dengan melibatkan partisipasi aktif warga.
Doli juga mengingatkan bahaya laten sosial yang mengintai masyarakat desa saat ini, mulai dari penyalahgunaan narkoba, kekerasan terhadap anak, TPPO, hingga isu LGBT yang dinilainya dapat melemahkan ketahanan masyarakat jika tidak dicegah sejak dini. (AM)
