KAPOL.ID – Sejak air mulai merayap dan menggenangi kawasan Bendungan Cipanas, wajah Desa Karanglayung telah berubah total.
Hamparan air yang tenang kini memantulkan birunya langit, dibingkai perbukitan hijau yang asri. Di sana, alam seolah sedang melukis sebuah simfoni visual yang mempesona mata siapa pun yang memandangnya.
Namun, di balik kecantikan yang sering dijuluki sebagai potensi wisata kelas dunia ini, tersimpan sebuah ironi yang menyayat hati: sebuah potensi besar yang masih mati suri dalam pelukan regulasi.
“Swiss van Java” yang Terabaikan
Potensi Karanglayung sebagai destinasi unggulan baru di Jawa Barat sebenarnya sudah berada di depan mata. Wisatawan lokal mulai berdatangan secara sporadis, mencari ketenangan di tepian bendungan atau sekadar mengabadikan momen di bawah semilir angin. Namun sayang, geliat ekonomi ini masih berjalan tanpa arah, ibarat kapal megah yang berlayar tanpa nakhoda.
Sejauh ini, belum terlihat langkah konkret dari Pemerintah Desa (Pemdes) maupun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk menyusun regulasi yang komprehensif. Padahal, payung hukum adalah nyawa bagi sebuah destinasi. Tanpanya, pemandangan indah ini hanyalah sekadar fatamorgana yang tidak memberi dampak kesejahteraan bagi warga lokal.
Karanglayung saat ini ibarat raksasa yang sedang tidur. Jika tidak segera dibangunkan dengan aturan main yang jelas—mulai dari tata ruang, pengelolaan retribusi, hingga standar keselamatan—permata ini dikhawatirkan akan layu sebelum sempat berkembang.
“Sangat disayangkan, potensi emas ini belum direspon dengan kebijakan yang progresif. Padahal jika dikelola dengan baik melalui Perdes atau Perda Pariwisata, Karanglayung bisa menjadi mesin utama penggerak ekonomi warga,” ungkap salah satu pengamat lokal dengan nada prihatin.
Tanpa keseriusan pemerintah, kawasan ini rentan terhadap pembangunan liar yang merusak estetika, masalah sampah yang mulai menghantui, serta hilangnya potensi pendapatan daerah yang menguap begitu saja ke udara.
Harapan besar kini tertumpang pada pundak pemerintah. Masyarakat bermimpi agar Bendungan Cipanas tidak hanya dipandang dari fungsi teknisnya sebagai sarana irigasi semata, tetapi juga sebagai peluang emas pariwisata. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam wadah Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) menjadi kunci agar warga Karanglayung tidak hanya menjadi “penonton di tanah sendiri” di tengah megahnya pembangunan nasional.
Kondisi lapangan pun masih memprihatinkan. Yayat Priatna, pemilik “Saung Sindang Reret”, mengungkapkan keluh kesahnya. Ia melihat langsung bagaimana wisatawan lokal dan para pemburu ikan membludak setiap akhir pekan, namun mereka harus berjuang melewati akses jalan yang masih “acak-kadut” dan tidak tertata.
“Akses jalan ini adalah satu-satunya gerbang masuk dari wilayah Conggeang. Kami sangat berharap ada tindakan nyata dari pemerintah untuk jeli memanfaatkan pesona alam ini,” tutur Yayat dengan penuh harap.
Akankah Suara Mereka Terdengar?
Kini, bola panas itu ada di tangan pemerintah. Akankah Karanglayung dibiarkan tetap menjadi sekadar genangan air yang bisu, atau bertransformasi menjadi ikon wisata baru yang mampu menghidupi ribuan perut warga Jawa Barat?
Alam telah memberikan kecantikannya secara cuma-cuma; kini saatnya pemerintah memberikan pengabdiannya melalui kebijakan yang berpihak pada rakyat. Karena pada akhirnya, keindahan tanpa pengelolaan hanyalah sebuah kesia-siaan yang menanti waktu untuk terlupakan. (Teguh)
