KAPOL.ID – Di tengah suasana Ramadan, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ir. MQ. Iswara, kembali mempererat silaturahmi dengan awak media. Kali ini, momen tersebut dikemas dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bersama Jurnalis Hukum Bandung (JHB), di Kota Bandung, Rabu (11/3/2026)
Kegiatan yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD Jabar ini menjadi ruang dialog penting dalam menjalankan fungsi pengawasan legislatif.
MQ Iswara menjelaskan, saat ini terdapat beberapa skema interaksi dewan dengan masyarakat, mulai dari Reses di daerah pemilihan (Dapil), Dialog Rakyat, hingga Pengawasan Pemerintahan yang cakupannya lebih luas di seluruh Jawa Barat.
“Alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahmi. Ada beberapa kegiatan anggota dewan yang difasilitasi Setwan, salah satunya pengawasan pemerintahan yang bisa dilakukan di luar dapil asal, seperti di Bekasi atau Sukabumi,” ujar Iswara
Dalam paparannya, Iswara menyoroti sejumlah program pemerintah pusat yang sedang berjalan di Jawa Barat, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga keberadaan Koperasi Daerah Merah Putih.
Meski dinilai baik, ia mengakui masih ditemukan kendala implementasi di lapangan yang perlu terus dievaluasi.
Untuk proyeksi pembangunan Jawa Barat tahun 2026, Iswara menegaskan bahwa fokus utama masih tertuju pada sektor infrastruktur dasar.
“Kebijakan Pak Gubernur dan kami di DPRD masih sama, prioritas di 2026 tetap infrastruktur. Meliputi jalan, jembatan, irigasi, dan Penerangan Jalan Umum (PJU). Selain itu, infrastruktur pendidikan dan kesehatan juga menjadi konsentrasi utama,” tegas politisi senior Golkar ini.
“Di 2027 nanti, kita upayakan alokasi lebih besar untuk desa. Apakah itu untuk pembangunan jalan desa, bantuan Posyandu, hingga insentif tugas kader. Kami ingin desa tidak terlalu kesulitan dengan pengurangan anggaran yang terjadi saat ini,” Imbuhnya
Terkait dinamika APBD 2026, Iswara meluruskan informasi mengenai tiga kali pergeseran anggaran yang telah dilakukan. Pergeseran tersebut diperuntukkan bagi penanganan dampak sosial penutupan izin tambang di Kabupaten Bogor, penyelesaian tunda bayar pihak ketiga sebesar Rp 621 miliar, serta mitigasi bencana hidrometeorologi akibat perubahan iklim.
Iswara juga memberikan penjelasan utuh mengenai wacana pinjaman daerah. Ia menegaskan bahwa pinjaman adalah opsi terakhir (contingency plan) jika pendapatan tidak tercapai.
“Kalaupun ada pinjaman daerah, itu rencananya melalui sindikasi PT SMI dengan Bank BJB. Namun, itu pun belum disebutkan besarannya dan belum ada keputusan final karena harus dibahas terlebih dahulu di DPRD,” terangnya.
MQ Iswara menyampaikan selamat atas peluncuran website jurnalishukumbandung.com. Ia berharap portal berita ini mampu menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan mencerdaskan masyarakat di tengah derasnya arus informasi media sosial yang terkadang bias.
“Saya berharap teman-teman jurnalis bisa terus melakukan perimbangan berita. Kehadiran portal media yang kredibel sangat penting agar masyarakat mendapatkan fakta yang sebenarnya,” pungkas Iswara (Jae)
