KABAR PRIANGAN ONLINE (KAPOL)- Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ono Surono mengapresiasi kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) yang melibatkan masyarakat dalam upaya memberantas begal dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) melalui program sayembara.
Meski demikian, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat itu menegaskan penanganan kejahatan tidak boleh berhenti pada sayembara, melainkan harus diikuti langkah-langkah komprehensif yang menyentuh akar persoalan.
Menurut Ono, pelibatan masyarakat merupakan bagian dari semangat sistem keamanan semesta yang perlu didukung. Kehadiran masyarakat sebagai mitra aparat penegak hukum dinilai penting untuk menciptakan lingkungan yang aman.
“Di satu sisi, kebijakan ini mengajak masyarakat untuk berperan aktif menjaga keamanan. Ini sejalan dengan semangat sistem keamanan semesta. Selain aparat penegak hukum, masyarakat juga dilibatkan, dan itu sangat baik,” ujar Ono.
Ia pun mendorong masyarakat kembali menghidupkan budaya gotong royong melalui ronda atau siskamling sebagai langkah pencegahan tindak kriminal di lingkungan masing-masing.
“Masyarakat bisa mulai rutin melaksanakan siskamling di wilayahnya masing-masing untuk memastikan lingkungan aman dari pelaku kejahatan,” katanya.
Namun demikian, Ono mengingatkan meningkatnya angka curanmor tidak bisa dilepaskan dari kondisi ekonomi masyarakat yang sedang menghadapi tekanan.
Berdasarkan data nasional, kata dia, kasus curanmor meningkat sekitar 11,7 persen. Di saat yang sama, jumlah masyarakat yang memanfaatkan pinjaman online juga naik hingga 28 persen.
“Data itu menunjukkan kondisi ekonomi rakyat sedang tidak baik-baik saja. Kita melihat maraknya PHK, inflasi, serta sulitnya masyarakat memperoleh pekerjaan. Kondisi tersebut berpotensi mendorong meningkatnya tindak kejahatan, termasuk curanmor,” ungkapnya.
Menurut Ono, pemerintah juga perlu membangun sistem pelaporan yang cepat, mudah, dan responsif agar masyarakat dapat segera melaporkan setiap kejadian kriminal.
“Masyarakat harus dimudahkan melapor melalui WhatsApp, telepon, media sosial, bahkan menghidupkan kembali pola-pola tradisional seperti kentongan sebagai sistem peringatan dini,” ujarnya.
Selain itu, ia meminta aparat penegak hukum mengoptimalkan penempatan personel di titik-titik rawan berdasarkan data yang telah dimiliki kepolisian.
“Dengan keterbatasan personel, tentu penempatannya harus lebih efektif di lokasi-lokasi yang memang rawan terjadi tindak kriminal,” katanya.
Lebih jauh, Ono menilai pemerintah perlu memberikan perhatian lebih terhadap pemulihan ekonomi masyarakat sebagai langkah jangka panjang untuk menekan angka kriminalitas.
“UMKM harus terus digerakkan, lapangan pekerjaan harus diperluas, harga kebutuhan pokok dijaga tetap stabil, dan pemerintah harus berupaya mencegah terjadinya PHK,” tegasnya.
Ia juga mendorong agar program jaring pengaman sosial diperkuat hingga tingkat RT, RW, desa, dan kelurahan.
Menurutnya, pembinaan terhadap masyarakat, khususnya generasi muda, harus menjadi bagian dari strategi pencegahan kejahatan.
“Setelah mitigasi dilakukan, anak-anak muda perlu diarahkan pada kegiatan-kegiatan positif sesuai minat dan hobinya, bahkan yang mampu menghasilkan pendapatan. Dengan begitu, potensi mereka terjerumus ke dalam tindak kriminal dapat ditekan,” ucapnya.
Ono menegaskan bahwa sayembara hanya merupakan salah satu instrumen dalam penanganan kejahatan.
Pemerintah, menurutnya, tetap harus membangun sistem yang menyeluruh agar pemberantasan begal dan curanmor berjalan lebih efektif.
“Begal, curanmor, atau tindak kejahatan lainnya tidak hanya bisa diselesaikan dengan sayembara. Sayembara hanyalah sebagian instrumen saja,” ungkapnya.
“Secara keseluruhan harus dibangun sebuah sistem yang komprehensif. Kami berharap Pak Gubernur Jawa Barat bisa mendorong terciptanya sistem tersebut,” pungkasnya. (***)
