KAPOL.ID – Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) tengah tancap gas menyalurkan bantuan pangan bagi masyarakat.
Bantuan berupa beras dan minyak goreng ini mulai digelontorkan untuk meringankan beban ekonomi warga sekaligus menjaga stabilitas harga pangan di pasaran.
Kepala DKPP Kota Bandung, Gin Gin Ginanjar mengungkapkan, penyaluran Program Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk periode Februari–Maret 2026 ini menunjukkan grafik peningkatan yang cukup tajam dari sisi jumlah penerima.
“Ada peningkatan signifikan. Jika sebelumnya pada periode Oktober-November 2025 tercatat 80.221 penerima, kini di periode Februari-Maret 2026 melonjak menjadi 146.232 Penerima Bantuan Pangan (PBP),” ungkap Gin Gin, Minggu (3/5/2026).
Artinya, kata Gin Gin, ada penambahan sekitar 66.011 penerima baru yang tersebar merata di 30 kecamatan dan 151 kelurahan se-Kota Bandung. Penentuan penerima ini mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dari Kementerian Sosial.
Mengenai rincian bantuan, setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berhak mendapatkan beras kualitas medium sebanyak 10 kilogram dan minyak goreng 2 liter per bulannya. Namun, untuk mempercepat manfaat, penyaluran dilakukan sekaligus untuk jatah dua bulan.
“Jadi masyarakat langsung menerima 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng. Ini upaya kita bersama untuk menekan inflasi dan mengentaskan kemiskinan di Kota Bandung,” jelasnya.
Tak sekadar menyalurkan, DKPP juga memastikan kualitas bahan pangan tersebut dalam kondisi prima. Gin Gin menegaskan, pihaknya melakukan pengawasan ketat mulai dari pintu gudang hingga sampai ke tangan masyarakat.
”Kualitas adalah prioritas. Kami lakukan pemeriksaan intensif agar bantuan yang diterima masyarakat benar-benar layak konsumsi dan berkualitas baik,” tegasnya.
Hingga data per 2 Mei 2026, realisasi penyaluran telah menyentuh angka 41.403 penerima atau sekitar 28 persen dari total target. Saat ini, bantuan sudah mendarat di 8 kecamatan dan 28 kelurahan.
”Pemkot Bandung memastikan proses distribusi ini tidak akan kendor hingga seluruh warga yang terdaftar mendapatkan haknya secara maksimal. Harapannya, daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi yang fluktuatif.” pungkasnya. (JM)
