KAPOL.ID – Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Bandung bukan sekadar soal pembersihan jalanan demi keindahan kota. Di balik layar, Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bandung tengah berjibaku memperkuat sistem rehabilitasi sosial yang lebih manusiawi dan terintegrasi.
Langkah panjang ini dipaparkan langsung oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsos Kota Bandung, Irvan Alamsyah. Menurutnya, proses penanganan dimulai dari hulu hingga ke hilir, mulai dari asesmen, penjangkauan di lapangan, hingga proses pemulihan sosial di tengah masyarakat.
“Fokus utama kami adalah asesmen dan penyaluran sosial. Tak hanya itu, bimbingan sosial bagi keluarga, anak, hingga rekan-rekan penyandang disabilitas menjadi prioritas yang terus kami dorong,” ujar Irvan dalam Sonata Talkshow, Kamis (7/5/2026).
Dalam praktiknya, Dinsos tak bekerja sendiri. Rumah Singgah menjadi titik krusial sebagai tempat penanganan sementara. Di sana, PMKS hasil jangkauan gabungan bersama Satpol PP dan OPD lainnya mendapatkan kebutuhan dasar, mulai dari pangan, layanan kesehatan, hingga pengurusan administrasi kependudukan.
Menariknya, Dinsos juga sempat menggandeng Kodim dalam program Bimbingan Fisik dan Mental (Bintalsik). Selama 14 hari, mereka yang terjaring dibina secara mental agar siap kembali ke masyarakat dengan semangat baru.
Satu hal yang kini tengah menjadi sorotan adalah upaya mewujudkan Kota Bandung yang inklusif. Atas arahan Wali Kota, Dinsos tengah mengkaji pembentukan daycare inklusif bagi penyandang disabilitas.
Namun, Irvan mengakui tantangan terbesar justru datang dari lingkungan terkecil, yakni keluarga. Masih banyak keluarga yang merasa malu dan memilih menyembunyikan anggota keluarga mereka yang menyandang disabilitas.
“Masih ada yang sengaja disembunyikan (hide) oleh keluarga. Padahal, deteksi dini itu kunci. Jangan sampai penanganan terlambat hanya karena stigma,” tegasnya.
Ia mencontohkan, banyak kasus warga yang semula dianggap mengalami gangguan jiwa, ternyata setelah diperiksa secara medis dan psikologis merupakan penyandang disabilitas mental yang butuh penanganan khusus, bukan sekadar isolasi.
Meski mengakui fasilitas Rumah Singgah saat ini masih memiliki keterbatasan untuk menangani kebutuhan khusus disabilitas, Irvan memastikan kolaborasi dengan komunitas, relawan, hingga pemerintah provinsi tidak akan kendor
Bagi Dinsos Bandung, setiap PMKS dan penyandang disabilitas berhak atas kehidupan yang lebih layak. Dan tugas pemerintah adalah memastikan pintu harapan itu tetap terbuka lebar lewat rehabilitasi yang tepat sasaran. (Jae)
