KAPOL.ID – Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat meminta Bank BJB tidak sekadar mengejar keuntungan semata demi menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Lebih dari itu, bank milik masyarakat Jawa Barat ini harus menjadi motor penggerak ekonomi riil, terutama dalam memperkuat sektor UMKM.
Hal tersebut ditegaskan Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat, H. Jajang Rohana, S.Pd.I, usai memimpin kunjungan kerja ke Bank BJB Cabang Sumber, Kabupaten Cirebon, Kamis (7/5/2026).
Menurut Jajang, meski secara umum kinerja Bank BJB menunjukkan tren positif, namun keberpihakan terhadap masyarakat kecil melalui penyaluran kredit harus lebih ditingkatkan.
”Kami mendorong agar program Kredit Mesra dan dukungan terhadap UMKM terus diperkuat. Ini penting, agar Bank BJB benar-benar hadir memberikan solusi konkret bagi masyarakat kecil,” ujar politisi PKS tersebut.
Salah satu catatan strategis yang diberikan Komisi III adalah peran aktif Bank BJB dalam memberantas praktik pinjaman online (pinjol) ilegal serta rentenir atau ‘bank emok’ yang masih marak menjerat warga di pedesaan.
Jajang menegaskan, Bank BJB harus bisa menawarkan alternatif pembiayaan yang lebih sehat dan mudah diakses
”Masyarakat kita masih banyak yang terjerat pinjaman dengan bunga mencekik. Bank BJB harus mengambil peran lebih aktif, hadirkan pembiayaan yang sehat agar praktik bank emok ini bisa diminimalisir,” tegas Jajang.
Terkait performa bisnis di Cabang Sumber, Komisi III mengapresiasi keberhasilan manajemen dalam menekan rasio BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) yang mencerminkan efisiensi kerja. Meski rasio kredit bermasalah (NPL) sedikit naik, namun dinilai masih dalam batas aman.
Namun, Jajang memberikan peringatan keras agar jajaran direksi dan manajemen lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit sektor komersial. Sektor ini kerap menjadi penyumbang pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) akibat kredit macet.
”Sektor komersial ini harus dipantau ketat. Kami ingin Bank BJB tumbuh secara bisnis, tapi tetap berhati-hati agar tidak membebani CKPN yang besar akibat kredit macet,” jelasnya.
Menutup keterangannya, Jajang berharap Bank BJB tetap menjaga keseimbangan antara mengejar profitabilitas dan tanggung jawab sosial sebagai Bank Pembangunan Daerah.
”Output yang kami harapkan adalah dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah Cirebon dan Jawa Barat pada umumnya,” pungkasnya. (Am)
