KABAR PRIANGAN ONLINE (KAPOL) – Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Sumedang, Dr. Eka Ganjar Kurniawan, S.Sos., M.E., menegaskan komitmen fundamental jajarannya dalam mengawal transisi akademik melalui Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026.
Pemerintah Kabupaten Sumedang membidik pelaksanaan yang nir-penyimpangan, tertib administrasi, serta berorientasi sepenuhnya pada kemaslahatan peserta didik.
Dr. Eka menekankan bahwa kesetaraan hak dalam mengakses layanan pendidikan bermutu adalah harga mati. Menurutnya, SPMB bukan sekadar prosedur rutin, melainkan instrumen untuk memupuk kembali kepercayaan publik terhadap supremasi pendidikan di Sumedang.
“Manifestasi komitmen kami pada SPMB 2026 adalah menghadirkan proses yang akuntabel, bersih dari praktik transaksional, dan berpihak pada kepentingan siswa. Kami berupaya memastikan masyarakat mendapatkan transparansi aturan serta kemudahan akses layanan,” tegas Dr. Eka, Kamis (21/5)
Menanggapi peluncuran (Kick Off) SPMB, Kadisdik menilai momentum ini sebagai representasi keseriusan pemerintah dalam menjaga marwah dunia pendidikan. Ia menggarisbawahi bahwa kualitas pendidikan nasional tidak hanya bertumpu pada infrastruktur dan kurikulum, tetapi juga pada integritas kolektif para pemangku kepentingan.
“Kita mengemban tanggung jawab moral untuk memastikan proses transisi ini tidak memicu turbulensi sosial. SPMB harus menjadi katalisator dalam memperkokoh kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan kita,” imbuhnya
Lebih lanjut, ia mendorong seluruh elemen pendidikan untuk mengedepankan aspek profesionalisme yang dibalut dengan empati. Harapannya, tercipta ekosistem di mana orang tua merasa terayomi, siswa merasa diapresiasi, dan institusi sekolah mendapat dukungan penuh dalam menjalankan fungsinya.
“Target kita adalah pendidikan yang tidak hanya mengejar keunggulan akademik, tetapi juga teguh dalam menjunjung nilai keadilan dan prinsip kemanusiaan,” tuturnya.
Menyadari potensi polemik tahunan dalam penerimaan siswa baru, Disdik Sumedang terus melakukan akselerasi dan perbaikan sistemik guna memitigasi anomali di lapangan. Dr. Eka optimistis bahwa dengan ketersediaan ruang kelas yang memadai saat ini, hambatan administratif maupun kapasitas tidak lagi menjadi kendala.
“Optimisme kami tahun ini adalah nihilnya protes maupun ekskalasi massa di sekolah-sekolah. Kami memberikan jaminan bahwa seluruh lulusan SMP atau sederajat akan mendapatkan bangku pendidikan di jenjang berikutnya di Jawa Barat,” ungkapnya secara lugas.
Menutup keterangannya, Dr. Eka menegaskan bahwa negara hadir untuk mengeliminasi hambatan finansial yang kerap menjadi momok bagi masyarakat ekonomi lemah.
“Pemerintah menjamin keberlanjutan pendidikan setiap anak. Tidak boleh ada siswa yang terpaksa memutus sekolah hanya karena kendala biaya. Kami hadir untuk melayani dan memastikan hak dasar tersebut terpenuhi,” pungkasnya.*(GUH)*
