KABAR PRIANGAN ONLINE (KAPOL) – DPD PDI Perjuangan Jawa Barat kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap keberlangsungan Bandung Zoo. Di tengah proses seleksi pengelola baru yang tengah digodok Pemerintah Kota Bandung,
PDI Perjuangan Jawa Barat menyalurkan bantuan guna memastikan operasional kebun binatang tetap berjalan normal.
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat sekaligus Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono, meninjau langsung kondisi terkini kebun binatang kebanggaan warga Bandung tersebut pada Kamis (21/5/2026).
Menurut Ono, meski pemenang seleksi pengelola baru ditargetkan rampung akhir bulan ini, proses perizinan Lembaga Konservasi (LK) dari Kementerian Kehutanan diprediksi memakan waktu sekitar tiga bulan. Masa transisi inilah yang dinilai rawan memicu gangguan operasional jika tidak disokong bantuan sementara.
“Alhamdulillah, bulan lalu kami sudah membantu membayar tunggakan BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp99 juta dan ekstra fooding Rp46 juta, total sekitar Rp150 juta,” ujar Ono, didampingi Sekretaris DPD Chaerul Rizky Mantini.
Dalam kunjungan kali ini, Ono kembali memetakan kebutuhan mendesak di lapangan. PDI Perjuangan Jabar pun langsung menggelontorkan bantuan lanjutan, meliputi pembayaran iuran BPJS Kesehatan sekitar Rp19 juta, iuran BPJS Ketenagakerjaan bulan berjalan, serta dana sarana dan prasarana satwa sebesar Rp31,6 juta.
Ono secara khusus juga meminta agar jaminan BPJS Ketenagakerjaan para pekerja tidak dihentikan atau dicairkan tabungannya dalam waktu dekat.
“Kami berharap seluruh karyawan Bandung Zoo tetap dipekerjakan oleh pengelola baru nanti. Biar bagaimanapun, mereka yang paling memahami kondisi psikologis satwa dan seluk-beluk operasional di sini,” tegas legislator Jabar tersebut.
Ia menambahkan, seluruh bantuan yang disalurkan merupakan hasil gotong royong dan urunan dari para kader PDI Perjuangan se-Jawa Barat. Dengan suntikan dana ini, operasional Bandung Zoo dipastikan aman setidaknya hingga bulan depan.
Kendati demikian, Ono mendesak Pemerintah Kota Bandung, khususnya Wali Kota M. Farhan, untuk bergerak cepat menetapkan mitra pengelola baru. Mengingat saat ini sudah ada lima calon pengelola berpengalaman yang mendaftar, proses administrasi semestinya tidak perlu berlarut-larut.
“Jika dibandingkan dengan Ragunan, Gembira Loka, atau Kebun Binatang Surabaya, skala Bandung Zoo ini lebih kecil. Jadi pengelolaannya seharusnya tidak terlalu rumit,” cetusnya.
Di sisi lain, langkah taktis juga sempat diambil Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang sebelumnya telah menalangi gaji karyawan selama dua bulan. Terkait hal itu, Ono mengaku akan segera berkomunikasi dengan Gubernur Jawa Barat guna menjajaki dukungan lanjutan, termasuk peluang pemanfaatan Rumah Sakit Hewan di Cikole untuk membackup pelayanan kesehatan satwa di Bandung Zoo.
“DPRD Kota Bandung juga harus ikut mengawal dan mendorong agar penetapan pengelola baru ini tidak ditunda-tunda lagi,” pungkas Ono. (Am)
