KABAR PRIANGAN ONLINE (KAPOL) – Menjadi ujung tombak pelayanan publik di tingkat kewilayahan bukanlah perkara gampang. Dinamika masalah yang dihadapi masyarakat hari ini menuntut para pemimpin di tingkat kecamatan dan kelurahan untuk tidak sekadar duduk manis di balik meja, melainkan harus adaptif, responsif, dan bergerak selaras.
Sentilan itu ditegaskan langsung oleh Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan. Di matanya, camat dan lurah punya peran krusial layaknya seorang wali kota dalam skala yang lebih kecil. Mereka adalah nahkoda yang menentukan arah kenyamanan warga di wilayahnya masing-masing.
“Setiap permasalahan harus kita jawab secara terintegrasi. Sama seperti wali kota, para camat dan lurah juga adalah penguasa wilayah,” ujar Farhan
Pernyataan tersebut dilontarkan Farhan di hadapan ratusan aparatur kewilayahan saat membuka Pelatihan Bagi Camat dan Lurah di Hotel Novotel Bandung, Jalan Cihampelas, Senin (25/5/2026).
Agenda yang mengusung tema “Akselerasi Pelayanan Prima dan Penguatan Budaya Kerja Berintegritas dalam Mewujudkan Bandung Utama” ini sengaja digelar untuk menggembleng mental para abdi negara.
Bukan cuma soal kecakapan memimpin, Farhan juga menaruh atensi besar pada urusan moralitas birokrasi, yakni integritas. Pasalnya, di mata masyarakat, baik atau buruknya citra Pemerintah Kota Bandung sangat bergantung pada bagaimana cara camat dan lurah memperlakukan warganya.
“Integritas adalah wajah kita di mata publik. Kalau integritasnya baik, maka wajah kita baik. Tapi kalau integritasnya buruk, ya wajah kita juga ikut buruk,” sentil Farhan
Ia pun mewanti-wanti agar seluruh aparatur di kewilayahan tidak melenceng dari rel visi Kota Bandung yang unggul, terbuka, amanah, maju, dan agamis (Utama), sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD hingga tahun 2029 mendatang.
Di tempat yang sama, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bandung, Evi Hendarin, membeberkan bahwa pelatihan ini dirancang sebagai formula khusus agar para pamong praja ini punya fondasi yang kokoh menghadapi zaman yang serba berubah.
Evi menjelaskan, ada tiga pilar utama yang disuntikkan kepada para peserta selama pelatihan, yakni managerial leadership (kepemimpinan manajerial), integrity and governance (integritas dan tata kelola), serta spiritual leadership (kepemimpinan spiritual).
“Ketiga pilar ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling menopang. Tujuannya membentuk pemimpin pelayanan publik yang tidak hanya pintar secara manajerial, tetapi juga punya karakter kuat dan komitmen terhadap integritas,” beber Evi.
Lewat gemblengan ini, diharapkan tidak ada lagi ego sektoral antar-wilayah. Camat dan lurah dituntut bisa saling ngabodor alias berkolaborasi lintas wilayah demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Hajatan yang berlangsung selama dua hari, 25–26 Mei 2026 ini, terbilang masif karena diikuti oleh 181 peserta yang mencakup seluruh camat dan lurah se-Kota Bandung.
Guna memastikan materi yang didapat berbobot, Pemkot Bandung tidak main-main dalam menghadirkan mentor. Sejumlah lembaga didatangkan sebagai narasumber, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Negeri Kota Bandung, Polrestabes Bandung, Optimus Consulting, hingga praktisi ASQ Jakarta. (AMP)
