KABAR PRIANGAN ONLINE (KAPOL) – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyambut baik instruksi langsung dari Presiden RI, Prabowo Subianto, terkait reaktivasi atau pengaktifan kembali Bandara Husein Sastranegara untuk penerbangan komersial yang lebih luas.
Kabar gembira ini dikantongi Farhan tak lama setelah orang nomor satu di Indonesia itu melakukan kunjungan kerja ke Kota Bandung pada Senin, 25 Mei 2026 lalu.
Menurut Farhan, Presiden Prabowo menaruh perhatian besar pada pertumbuhan ekonomi daerah. Buktinya, Presiden langsung menginstruksikan agar Bandara Husein Sastranegara di Bandung dan Bandara Adi Sucipto di Yogyakarta kembali digenjot aktivitasnya.
“Sore hari pascakunjungan Bapak Presiden ke Kota Bandung, saya langsung mendapatkan kabar bahwa Presiden memberikan instruksi tegas. Reaktivasi Bandara Husein harus dilakukan, berjalan beriringan bersama Bandara Adi Sucipto,” ujar Farhan saat ditemui di Pendopo Kota Bandung, Rabu, 27 Mei 2026.
Farhan meluruskan, selama ini Bandara Husein sebenarnya tidak pernah mati total. Hanya saja, aktivitas penerbangan komersialnya dipangkas habis dan dibatasi hanya untuk pesawat baling-baling dengan rute pendek antarkota di Pulau Jawa.
Dengan adanya lampu hijau dari istana, Farhan mengaku sangat optimistis wajah berseri ekonomi Kota Bandung akan kembali berdenyut. Ia membuka lembaran catatan tahun 2019, di mana saat itu Bandara Husein mampu menyedot hingga 3,8 juta penumpang terdiri dari 3 juta penumpang domestik dan 800 ribu pelancong internasional.
“Goal kita jelas, kita ingin mengembalikan kejayaan Bandara Husein Sastranegara sekaligus mendongkrak kembali pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung,” tegasnya.
Sikap tanggap langsung ditunjukkan Pemerintah Kota Bandung. Sebagai langkah konkret mendukung instruksi Presiden, Pemkot Bandung bakal tancap gas membenahi infrastruktur penunjang, terutama aksesibilitas menuju kawasan bandara.
Prioritas utama yang kini dibidik adalah perbaikan jalur pintu masuk dan keluar bandara. Akses vital dari arah Tol Pasteur yang membelah kawasan PT Dirgantara Indonesia (PTDI) dan kompleks TNI AU akan ditata ulang agar lebih ramah bagi para calon penumpang.
Tak hanya itu, Farhan menilai rampungnya proyek Jalan Layang (Flyover) Nurtanio akan menjadi momentum krusial untuk mengurai simpul kemacetan, sekaligus memperlancar arus kendaraan menuju bandara, baik dari arah barat maupun timur Kota Bandung.
Disinggung mengenai nasib Bandara Kertajati di Majalengka, Farhan menegaskan bahwa garis kebijakan sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat. Mengingat, bandara di BIJB tersebut menyandang status sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).
Ia menyebut, pemerintah daerah tidak memiliki porsi kewenangan untuk menentukan arah komersial Kertajati, termasuk wacana pengembangannya sebagai pusat pemeliharaan dan overhaul pesawat.
Saat ini, proses kajian mendalam terkait reaktivasi Bandara Husein tengah digodok secara maraton oleh Bappenas bersama kementerian terkait. Pembahasan ini mencakup formula skema investasi yang melibatkan pemerintah pusat, pemprov, hingga pemkot.
“Mudah-mudahan tahun ini kalkulasinya mulai dihitung oleh Bappenas. Termasuk nanti menentukan dari mana sumber pembiayaannya dan berapa porsi investasi masing-masing pihak,” tuturnya.
Mengingat keran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 sebagian besar sudah berjalan, Farhan memberi sinyal bahwa proyek pengembangan bandara ini bisa saja memanfaatkan skema Pinjaman Luar Negeri (PLN) yang pengelolaannya dikomandoi langsung pusat.
“Kalau opsinya pakai pinjaman luar negeri, tentu harus jelas siapa yang berhak mengelola uangnya. Karena dalam regulasi, siapapun yang menggunakan anggarannya, maka dia yang berkewajiban untuk mengembalikannya,” pungkas Farhan. (Jae)
