KAPOL.ID – Seiring dengan penangkapan tiga orang petinggi BGN, kini mengalir deras desakan untuk membongkar borok di balik program MBG hingga akar. Tak terkecuali di Kabupaten Tasikmalaya.
Salah satu desakan itu datang dari seorang aktivis pemuda yang juga termasuk Pengurus DPD KNPI Kabupaten Tasikmalaya, Muhammad Satriana Ilham. Ia mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) segera turun sampai ke akar.
“Jangan sampai penangkapan di tingkat pusat berhenti sebagai simbol. Justru Kabupaten Tasikmalaya menjadi wilayah paling rawan dalam pusaran kasus ini. Maka saya mendesak APH turun ke Tasikmalaya. Bongkar sampai akar,” tegas Ilham, Selasa (7/10/2026).
APH yang Ilham maksud antara lain KPK, Kejaksaan, hingga Polri. Ia tidak mau ketiga lembaga tersebut hanya bekerja dari belakang meja.
Sementara yang menjadi sorotan KNPI, kata Ilham, sejumlah indikasi yang sudah menjadi rahasia umum. Antara lain praktik jual beli titik pendirian dapur SPPG.
Parahnya, satu orang pengurus paguyuban atau yayasan dapat mengendalikan beberapa puluhan dapur. Belum lagi indikasi jual beli data Keluarga Penerima Manfaat.
“Paguyuban Yayasan dan Mitra MBG yang seharusnya menjadi alat kontrol agar program berjalan sesuai cita-cita Presiden, justru berbalik arah. Malah jadi alat kongkalikong para kapitalis lokal yang serakah,” lanjut Ilham.
Karena itu, jika APH tidak memutus rantai ini, maka program untuk rakyat hanya jadi bancakan elite. Yang lapar tetap lapar, yang kenyang makin kenyang. Yayasan tidak lagi mengawal program, tapi mengatur proyek demi profit pribadi. Rakyat hanya jadi stempel.
Sementara pada tataran teknisnya, KNPI Kabupaten Tasikmalaya, siap mengawal. Kalau perlu membuka posko pengaduan bagi warga yang merasa dirugikan. Intinya kehadiran fisik APH ke daerah akan mencegah penghilangan barang bukti dan intimidasi terhadap saksi.
“Ini momentum bersih-bersih. Pusatnya sudah kena, sekarang giliran jaringannya di daerah. Tasikmalaya harus jadi contoh penegakan hukum yang serius,” tandas Ilham.
