KABAR PRIANGAN ONLINE (KAPOL) – Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat kembali diguncang aksi unjuk rasa, Senin (22/6/2026). Kali ini, massa yang tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) dan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) mendatangi rumah rakyat tersebut untuk menyuarakan sejumlah tuntutan krusial.
Kedatangan para mahasiswa ini diterima langsung oleh Anggota Komisi I Fraksi PKB DPRD Jawa Barat, Muhamad Sidkon Djampi, S.H., M.M. Di hadapan massa aksi, legislator asal Jabar menampung dan mencatat poin-poin krusial yang diaspirasikan.
Kepada wartawan, Sidkon Djampi membeberkan ada tiga poin utama yang menjadi sorotan tajam para mahasiswa. Ketiganya dinilai berdampak langsung dan sangat luas terhadap kehidupan masyarakat awam.
”Tadi saya menerima langsung aspirasi dari teman-teman PMKRI dan AMP. Ada tiga poin besar yang mereka garis bawahi dan minta agar ini dievaluasi total oleh pemerintah,” ujar Sidkon usai menemui demonstran.
Poin pertama yang disuarakan mahasiswa, kata Sidkon, adalah menyangkut hajat hidup orang banyak, yakni tuntutan penurunan dan evaluasi harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Mahasiswa mendesak agar harga BBM disesuaikan kembali demi meringankan beban ekonomi masyarakat kecil.
”Kedua, terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Teman-teman mahasiswa meminta agar program ini dievaluasi dulu, bahkan dihentikan sementara waktu untuk perbaikan tata kelola,” tuturnya.
Sementara poin ketiga, lanjut Sidkon, datang dari aliansi mahasiswa Papua yang menyuarakan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat di bumi cenderawasih
“Mereka meminta perhatian serius dari pemerintah pusat agar tidak ada tindakan sewenang-wenang terkait tanah adat di Papua,” tegas politisi senior PKB ini.
Menyoroti soal program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sidkon Djampi sepakat bahwa program tersebut memang memerlukan perbaikan masif, terutama dari sisi pelaksanaan dan ketepatan sasaran penerima. Aspirasi ini, aku dia, selaras dengan masukan yang kerap ia terima saat turun ke daerah pemilihan (dapil).
Menurutnya, jika pemerintah serius ingin mengejar target New Zero Stunting (bebas stunting baru), maka sasaran MBG tidak boleh hanya terpaku pada anak-anak di sekolah formal saja.
”Kalau mau mengatasi stunting, sasaran MBG ini harus diperluas. Harusnya menyasar ibu-ibu hamil. Kemudian anak-anak terlantar di bawah kolong jembatan, serta balita yang belum sekolah, mereka juga harus dapat,” kata Sidkon.
Ia menambahkan, saat ini posyandu yang menjadi garda terdepan di Jawa Barat tengah mengalami kerepotan luar biasa dalam mengejar target penurunan stunting tersebut. Oleh karena itu, sinergi kebijakan pusat dan daerah menjadi harga mati.
Mengingat seluruh poin tuntutan mahasiswa tersebut merupakan ranah dan kewenangan pemerintah pusat, Sidkon menegaskan DPRD Jabar tidak akan tinggal diam. Ia berjanji akan langsung meneruskan ikhtiar mahasiswa ini ke tingkat nasional dengan cepat.
”Kami sampaikan aspirasi ini dengan hati agar direspon dengan baik oleh pusat. Oleh karena itu, paling lambat besok, draf yang sudah ditandatangani bersama perwakilan PMKRI ini akan segera saya kirim ke pemerintah pusat melalui DPR RI,” pungkas Sidkon Djampi. (Jae)
