KABAR PRIANGAN ONLINE (KAPOL) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menyatakan dukungannya terkait rencana reaktivasi Bandara Husein Sastranegara di Kota Bandung untuk kembali melayani penerbangan komersial.
Meski demikian, kembali beroperasinya bandara di ibu kota negara Jabar tersebut diharapkan tidak mengorbankan keberlangsungan operasional Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Majalengka, yang telah menelan investasi sangat besar.
Hal itu ditegaskan oleh Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, MQ Iswara, saat memberikan keterangan di Kota Bandung, Kamis (2/7/2026)
“Kami menyambut baik Bandara Husein Sastranegara kembali melayani penerbangan komersial. Meski demikian, pemerintah juga harus memastikan BIJB Kertajati tetap optimal agar investasi yang telah dikeluarkan tidak sia-sia,” ujar MQ Iswara.
Politisi berlambang pohon beringin ini memaparkan, BIJB Kertajati merupakan proyek strategis yang telah diperjuangkan sejak tahun 2012, mulai dari proses pembebasan lahan hingga pembangunan infrastruktur pendukung.
Pada awalnya, BIJB Kertajati diproyeksikan menjadi bandara internasional utama di Jawa Barat sekaligus untuk mendukung gelaran Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX tahun 2016 lalu.
Namun, target tersebut tidak sepenuhnya tercapai lantaran pembangunan BIJB Kertajati maupun Jalan Tol Cisumdawu belum selesai sesuai jadwal, sehingga tidak dapat dimanfaatkan secara optimal saat Jabar menjadi tuan rumah PON.
“Sekarang BIJB Kertajati sudah berdiri, dan investasi yang dikeluarkan sangat besar. Bahkan perusahaan pengelola bandara masih memiliki kewajiban membayar cicilan dan bunga. Oleh karena itu harus ada solusi yang tepat bagi semua pihak,” pintanya.
Oleh sebab itu, Iswara menekankan bahwa kebijakan reaktivasi Bandara Husein Sastranegara harus diiringi dengan strategi matang yang mampu menjaga keberlangsungan BIJB Kertajati. Menurutnya, perlu ada formula win-win solution agar masyarakat mendapat kemudahan akses transportasi udara tanpa mengabaikan aset strategis milik Pemprov Jabar.
Saat ini, kata dia, berbagai opsi terus dijajaki untuk mendongkrak performa BIJB Kertajati. Selain melayani penerbangan haji yang dinilai relatif stabil, pemerintah tengah mengupayakan peningkatan penerbangan umrah, pengembangan fasilitas Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) bagi maskapai, hingga peluang kerja sama dengan sektor pertahanan.
Namun, Iswara tidak menampik bahwa pengembangan rute penerbangan umrah masih membentur sejumlah kendala. Salah satunya menyangkut tingginya biaya transportasi menuju Kertajati yang dikeluhkan oleh pihak biro perjalanan (travel). Di sisi lain, pemerintah memiliki keterbatasan anggaran untuk memberikan subsidi kepada perusahaan swasta.
“Kita masih mencari solusi untuk penerbangan umrah. Kalau haji relatif sudah berjalan, sementara MRO juga sedang dijajaki. Terpenting, bandara ini benar-benar beroperasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ucapnya.
Ia menambahkan, keberhasilan BIJB Kertajati tidak hanya bergantung pada kesiapan infrastruktur, melainkan juga pada agresivitas strategi pemasaran serta ketersediaan maskapai yang melayani rute domestik maupun internasional.
Pihaknya berharap manajemen pengelola bandara mampu bergerak cepat menarik minat lebih banyak maskapai agar bersedia membuka rute penerbangan baru dari BIJB Kertajati menuju berbagai kota besar di Indonesia. (JA)
