KABAR PRIANGAN ONLINE (KAPOL) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat bersama Gubernur Jabar Dedi Mulyadi resmi menyepakati Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027.
Kesepakatan penting yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD TA 2027 tersebut diketok dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jabar, Rabu (5/8/2026).
Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Buky Wibawa yang memimpin langsung jalannya rapat paripurna menegaskan, penyusunan Rancangan KUA-PPAS merupakan tahapan krusial yang tak terpisahkan dari dokumen kebijakan anggaran daerah. Pembahasan ini wajib dilakukan secara bersama antara legislatif dan eksekutif sebelum masuk ke struktur Rancangan APBD.
Ia pun mengapresiasi tinggi sinergi yang terbangun erat antara pihak legislatif dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat selama proses maraton pembahasan dokumen anggaran tersebut.
“Alhamdulillah, kita telah memiliki landasan kuat dalam membahas Ranperda tentang APBD tahun 2027. Kami berharap Bapak Gubernur dapat segera menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Buky Wibawa.
Buky menambahkan, lewat kesepakatan bersama ini, DPRD Jabar menegaskan komitmennya untuk terus mengawal fungsi penganggaran secara profesional, transparan, dan akuntabel. Tahapan berikutnya akan difokuskan pada penyusunan Ranperda APBD dengan tetap memegang teguh prinsip efisiensi, efektivitas, serta keberpihakan penuh pada kepentingan masyarakat Jawa Barat.
Sinergi yang solid antara DPRD dan Pemprov Jabar diharapkan mampu melahirkan kebijakan anggaran yang benar-benar berkualitas, berorientasi pada peningkatan pelayanan publik, percepatan pembangunan, hingga terwujudnya kesejahteraan warga Jabar secara berkelanjutan.
Untuk diketahui, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi sebelumnya telah menyerahkan dokumen Rancangan KUA-PPAS APBD TA 2027 kepada DPRD Jabar melalui Badan Anggaran pada 10 Juli 2026 lalu.
Setelah diserahkan, DPRD Jabar langsung menggenjot pembahasan secara bedah komprehensif melalui komisi-komisi dan Badan Anggaran demi memastikan arah kebijakan anggaran benar-benar selaras dengan kebutuhan pembangunan dan aspirasi warga Jawa Barat. (FTH)
