KABAR PRIANGAN ONLINE (KAPOL) – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Jawa Barat melontarkan kritik tajam kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam Rapat Paripurna penyampaian Laporan Pelaksanaan Reses III Tahun Sidang 2025/2026.
Sejumlah persoalan yang dinilai belum terselesaikan menjadi sorotan, mulai dari bantuan hibah pesantren, nasib petani, kerusakan infrastruktur desa, hingga persoalan sistem penerimaan peserta didik baru.
Laporan fraksi dibacakan anggota DPRD Jawa Barat, Muhammad Sidkon Djampi, yang menyebut aspirasi paling banyak diterima saat reses berasal dari kalangan pesantren.
Menurutnya, para kiai, ustaz, dan santri mengaku resah dengan adanya pemotongan bantuan hibah bagi pondok pesantren.
Padahal, kata Sidkon, Jawa Barat telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren. Namun implementasinya dinilai belum dirasakan secara maksimal, terutama oleh pesantren kecil dan menengah yang berada di daerah pelosok.
“Pesantren adalah tradisi terbaik umat Islam Indonesia yang harus dijaga. Namun realitasnya, banyak pesantren di pelosok masih berjuang dengan fasilitas seadanya; atap bocor, tanpa internet, dan tanpa perpustakaan layak. Kami mendesak Pemprov Jabar untuk tidak memotong satu rupiah pun bantuan hibah pesantren,” tegas Sidkon dalam rapat paripurna.
FPKB juga mendorong dibangunnya sistem pelaporan digital agar penyaluran bantuan hibah lebih transparan dan akuntabel. Bahkan, fraksi tersebut mengingatkan akan menggunakan hak angket apabila pemerintah daerah dinilai mengabaikan persoalan pesantren.
Selain itu, PKB menyoroti kondisi petani, nelayan, dan peternak di sejumlah daerah seperti Cianjur, Sumedang, Subang, Majalengka, hingga Indramayu. Meski dikenal sebagai daerah lumbung pangan, mereka dinilai masih bergelut dengan persoalan harga pupuk yang tinggi, distribusi pupuk bersubsidi yang tidak tertata, irigasi rusak, hingga sulitnya memperoleh akses permodalan.
“Ada adagium di lapangan, bank menolak, rentenir mengintai,” ujar Sidkon.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, PKB mengusulkan skema dana bergulir berbasis koperasi dengan bunga mendekati nol persen melalui Bank BJB. Selain itu, pemerintah juga diminta menyediakan fasilitas cool storage agar harga hasil panen tetap stabil saat musim panen raya.
Sorotan berikutnya tertuju pada kondisi jalan di wilayah pedalaman Sukabumi, Cianjur, dan Majalengka. Menurut PKB, kerusakan infrastruktur membuat aktivitas ekonomi lumpuh dan menyulitkan masyarakat mendapatkan pelayanan dasar.
Sidkon menyebut jalan rusak sebagai “kemiskinan yang bergerak” karena dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Ini bukan nestapa abad pertengahan. Ini terjadi di Jawa Barat pada tahun 2026. Kami menerima laporan petani harus memikul hasil panennya karena kendaraan tidak bisa masuk. Bahkan ibu hamil harus ditandu atau naik ojek untuk mencapai puskesmas,” katanya.
Karena itu, PKB mendesak Pemprov Jawa Barat mengalokasikan anggaran khusus melalui APBD untuk program padat karya pembangunan infrastruktur desa tertinggal agar tidak ada lagi wilayah yang terisolasi hingga akhir periode RPJMD 2025–2030.
Di sektor pendidikan, FPKB menilai pelaksanaan PPDB atau SPMB masih menyisakan banyak persoalan. Sistem zonasi yang dinilai belum akurat serta terbatasnya jumlah SMA dan SMK negeri di sejumlah kecamatan menjadi penyebab tingginya potensi anak putus sekolah.
Fraksi PKB meminta pemerintah melakukan reformasi menyeluruh terhadap tata kelola penerimaan peserta didik baru sekaligus mempercepat pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Langkah tersebut dinilai penting agar program bantuan pendidikan seperti KIP dan PIP benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
“Bantuan harus diberikan kepada yang benar-benar membutuhkan, bukan kepada mereka yang paling pandai memanipulasi data,” pungkas Sidkon. (AM)
