KABAR PRIANGAN ONLINE (KAPOL) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menggelar Rapat Paripurna krusial di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (14/7/2026).
Rapat kali ini fokus membahas agenda besar persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) P2APBD Tahun Anggaran 2025 serta penyampaian Laporan Reses III Tahun Sidang 2025-2026.
Pantauan di lokasi, rapat tertinggi di tingkat parlemen ini dihadiri langsung oleh Penjabat eksekutif tertinggi, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama Wakil Gubernur Erwan Setiawan, serta jajaran pimpinan maupun anggota legislatif dan OPD terkait.
Di antara deretan wakil rakyat yang hadir, tampak srikandi parlemen dari Fraksi Partai Golkar, Tati Supriati Irwan, S.Sos., yang ikut mengawal jalannya pembahasan dari awal hingga ketuk palu persetujuan.
Adapun rangkaian agenda paripurna tersebut diawali dengan penyampaian Laporan Badan Anggaran (Banggar), prosesi persetujuan terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Jabar TA 2025, penandatanganan berita acara persetujuan bersama, hingga penyampaian pendapat akhir dari Gubernur Dedi Mulyadi.
Golkar Serahkan Dokumen Aspirasi Reses III
Bukan sekadar formalitas, rapat paripurna ini juga menjadi panggung penting bagi penyampaian Laporan Reses III Tahun Sidang 2025-2026. Agenda ini merupakan bentuk pertanggungjawaban nyata para legislator dalam menyalurkan ‘oleh-oleh’ aspirasi yang dihimpun langsung dari konstituen di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing.
Untuk Fraksi Partai Golkar sendiri, penyerahan dokumen penting Laporan Reses III tersebut secara resmi dipercayakan dan diserahkan langsung oleh Tati Supriati Irwan kepada pimpinan sidang.
Tati menegaskan, lewat momentum rapat paripurna ini, DPRD Jabar—khususnya Fraksi Golkar—terus menancapkan komitmen kuat untuk menjalankan fungsi legislasi secara transparan, akuntabel, dan sepenuhnya berorientasi pada kemaslahatan masyarakat Jawa Barat.
”Secara keseluruhan, dokumen laporan reses ini menjadi instrumen evaluasi krusial bagi Fraksi Golkar dalam menjalankan fungsi pengawasan (controlling) dan penganggaran (budgeting) di parlemen,” pungkas Tati (AM)
