KABAR PRIANGAN ONLINE (KAPOL.ID) — Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 menjadi momentum strategis bagi Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk merefleksikan kembali makna kemerdekaan melalui penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif, efisien, dan transparan.
Memasuki usia 81 tahun, perjalanan panjang bangsa Indonesia menuntut setiap elemen birokrasi memperkuat kerja nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumedang, Dr. Tuti Ruswati, S.Sos., M.Si. Ia menyatakan bahwa kemerdekaan tidak cukup dimaknai sebatas perayaan seremonial semata, melainkan harus diwujudkan dalam bentuk dedikasi aparatur sipil negara (ASN) yang mampu menghadirkan sistem pelayanan terbaik dan adaptif terhadap perkembangan teknologi modern.
Amanah kepemimpinan dan koordinasi birokrasi yang diembannya saat ini berfokus langsung pada akselerasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta integrasi layanan digital di seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
“Kemerdekaan di usia ke-81 RI ini memberi kita ruang untuk terus berinovasi dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah. Di lingkungan Pemkab Sumedang, pengisian kemerdekaan kami wujudkan melalui percepatan reformasi birokrasi berbasis SPBE. Langkah ini penting agar seluruh kebijakan dan program kerja dapat diakses, dipantau, serta dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat secara efisien,” ujar Dr Tuti.
Menurutnya, penerapan digitalisasi tata kelola pemerintahan bukan sekadar mengikuti perkembangan zaman, melainkan instrumen mendasar untuk memangkas rantai birokrasi yang rumit, mengoptimalkan transparansi anggaran, dan mempermudah akses pelayanan bagi seluruh warga Sumedang.
Dr. Tuti Ruswati memandang bahwa efisiensi birokrasi merupakan fondasi utama dalam mendukung keberhasilan agenda pembangunan daerah secara menyeluruh, mulai dari penataan administrasi hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Memasuki 81 tahun Kemerdekaan RI, Tuti berharap seluruh elemen birokrasi dapat memperkuat semangat kebersamaan, integritas, dan gotong royong dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Pembangunan daerah, menurutnya, tidak hanya berfokus pada pertumbuhan fisik, tetapi juga memastikan masyarakat menikmati kehidupan yang lebih bermartabat melalui pelayanan publik yang prima.
“Jabatan dan posisi kita di pemerintahan adalah amanah untuk melayani publik. Ketika sistem birokrasi berjalan cepat, transparan, dan masyarakat merasakan manfaat pembangunan secara nyata, di situlah salah satu makna kemerdekaan sejati berhasil kita wujudkan bersama,” pungkasnya.***
