KAPOL.ID – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak secara digital di Kabupaten Sumedang mendapat apresiasi langsung dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Didampingi Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir, Gubernur meninjau langsung jalannya pemungutan suara berbasis teknologi tersebut di Bale Pertemuan Rakyat Cibeureum Wetan, Rabu (28/10/2026).
Pilkades digital kali ini digelar serentak di 92 desa yang tersebar di 423 Tempat Pemungutan Suara (TPS), dengan melibatkan tak kurang dari 270 ribu pemilih.
Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dorongan serta arahan Gubernur Jawa Barat. Menurutnya, Sumedang memberanikan diri melakukan terobosan besar dengan menerapkan sistem digital 100 persen di seluruh TPS.
”Di daerah lain pelaksanaan Pilkades digital biasanya masih uji coba atau terbatas di desa tertentu. Tapi di Sumedang, seluruh desa dan 423 TPS 100 persen menggunakan sistem digital secara masif. Ini bentuk akselerasi demokrasi yang efisien,” ujar Dony di sela-sela peninjauan.
Dony menegaskan, Pemkab Sumedang menerjunkan dukungan penuh untuk mengawal kelancaran perangkat teknologi di lapangan. Mulai dari jajaran Forkopimda, perangkat daerah, Camat, hingga mengerahkan tenaga pranata komputer di setiap TPS.
Rangkaian bimbingan teknis (bimtek), simulasi, serta sosialisasi intensif kepada panitia Pilkades dan KPPS pun telah dituntaskan jauh sebelum hari H.
”Selain memangkas waktu pemungutan dan rekapitulasi suara, sistem digital ini terbukti efektif menutup celah kecurangan, mengeliminasi kesalahan rekapitulasi, dan menghemat anggaran daerah karena tidak perlu mencetak surat suara secara massal,” tambah Dony.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa digitalisasi Pilkades merupakan bentuk adaptasi nyata dalam menyelaraskan proses demokrasi dengan kemajuan zaman.
Menurut Kang Dedi sapaan akrabnya kesadaran masyarakat yang sudah akrab dengan teknologi harus ditarik ke arah produktif, termasuk dalam pelayanan publik dan kontestasi politik desa.
“Ke depan, saya minta seluruh proses pemilihan kepala desa di Jawa Barat wajib menggunakan perangkat digital. Kita potong biaya cetak kertas suara, kita percepat hitungannya, dan kita tutup rapat potensi kecurangan. Masyarakat tidak perlu menunggu lama untuk melihat hasil transparan,” tegas Dedi.
Ia menambahkan, terobosan Pilkades digital yang sukses di Sumedang ini rencananya akan direplikasi dan dikembangkan ke kabupaten lain di Jawa Barat, seperti Subang, Cianjur, Ciamis, hingga Karawang.
Meski demikian, Kang Dedi memberi catatan agar Pemkab Sumedang tetap melakukan evaluasi menyeluruh usai gelaran usai guna menyempurnakan kendala teknis sekecil apa pun demi pelaksanaan di masa mendatang.
“Demokrasi digital ini adalah solusi nyata: lebih efektif, hemat biaya, transparan, dan teruji akuntabilitasnya,” pungkasnya. ***
