KABAR PRIANGAN ONLINE (KAPOL) – Halaman Gedung Sate atau yang dikenal dengan sebutan Pasanggrahan Pancarasa tampak semarak pada Rabu malam (19/8/2026). Malam puncak peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat ke-81 tersebut menjadi momen krusial untuk meluruskan kembali arah pembangunan Jabar ke depan.
Rangkaian acara diawali dengan Rapat Paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa Karya Guna. Prosesi dilanjutkan dengan pembacaan kilas balik sejarah berdirinya Provinsi Jawa Barat, lalu ditutup oleh pidato oratoris dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Kemeriahan malam puncak semakin terasa saat penyanyi nasional Rizky Febian tampil menghibur para tamu undangan serta masyarakat yang hadir.
Dalam pidatonya, Gubernur yang akrab disapa KDM ini menegaskan bahwa di usianya yang telah menginjak 81 tahun, Jawa Barat seharusnya sudah berada di puncak kejayaan.
”Kita memiliki seluruh potensi, mulai dari potensi energi, pertanian, kelautan, geotermal, PLTA, PLTS, hingga potensi industri manufaktur yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat,” tegas KDM, Rabu (19/8/2026).
Namun, KDM menyoroti belum meratanya pembangunan akibat adanya distorsi arah kebijakan antara tingkat kabupaten/kota dengan provinsi. Untuk mengatasi hal itu, ia menekankan pentingnya orkestrasi arah pembangunan serta efisiensi anggaran yang dipimpin langsung oleh gubernur dan wakil gubernur.
”Evaluasi anggaran merupakan kunci dari orkestrasi pembangunan. Anggaran yang tadinya berorientasi administratif kini kita ubah menjadi bersifat teknis untuk memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terlebih dahulu,” tambahnya.
Di bidang pendidikan, KDM menyoroti pentingnya perbaikan rata-rata lama sekolah lantaran Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan dasar 9 tahun dinilai belum optimal. Penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) hingga penyediaan beasiswa menjadi prioritas utama. Tak cuma sekolah formal tingkat SD, SMP, dan SMA, program pendidikan nonformal seperti Paket A, B, dan C juga bakal mendapat perhatian serius.
Sektor ekonomi pun tak luput dari sorotan. KDM menguliti masalah disparitas upah dan standar hidup antara daerah perkotaan seperti Bekasi dengan wilayah pedesaan seperti Majalengka, Kuningan, dan Indramayu.
”Orang di perkotaan harus bayar kontrakan, beli beras, dan beli makan sehingga butuh pendapatan besar. Kalau di Kuningan atau Majalengka, beras dan sayur tidak perlu beli karena hasil panen sendiri. Pendapatan rendah di daerah tidak bisa serta-merta jadi tolok ukur. Tapi ini tantangan kita bersama agar tingginya investasi di Jawa Barat benar-benar berimplikasi pada ketersediaan lapangan kerja di seluruh wilayah,” jelasnya.
Pada sektor kesehatan, peningkatan kualitas pelayanan dasar menjadi jaminan mutlak. KDM menegaskan tidak boleh ada diskriminasi pelayanan, mulai dari fasilitas rujukan tingkat pertama di desa hingga fasilitas rujukan tingkat lanjutan.
Langkah terobosan lain yang ditegaskan KDM adalah efisiensi anggaran melalui perampingan struktur kelembagaan. Jumlah pegawai serta jabatan di lingkungan Pemprov Jabar akan disesuaikan secara ketat berdasarkan kebutuhan riil layanan publik.
”Jumlah organisasi perangkat daerah (OPD) akan kita rampungkan. Ada yang tetap, ada yang dua digabung jadi satu, bahkan tiga jadi satu. Ini jawaban atas prinsip pengelolaan keuangan yang efisien. Kalau struktur jabatannya terlalu gemuk, pasti akan menggerogoti kekuatan fiskal kita,” papar KDM.
Reformasi serupa juga menyasar jajaran BUMD. KDM memastikan tidak ada lagi penumpukan posisi direktur dan komisaris yang tidak efektif. BUMD dituntut memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, dan pendapatan Pemprov.
Sebagai langkah nyata, seluruh BUMD milik Pemprov Jabar bakal dilebur ke dalam satu holding bernama BUMD Sanggabuana. Pengelolaannya akan diserahkan sepenuhnya kepada para profesional melalui proses seleksi terbuka (open bidding).
”Di usia ke-81 Provinsi Jawa Barat ini, izinkan saya melakukan perubahan-perubahan mendasar untuk membangun profesionalisme dan postur pemerintahan yang berpihak kepada rakyat, efisien, serta fokus menyelesaikan problematika masyarakat secara terbuka,” pungkasnya. (AM)
