KAPOL.ID –
Sekretaris Generasi Muda Nahdlatul Ulama (GMNU) Kota Tasikmalaya, Deden Faiz Taptajani mengkritisi peran DPRD Kota Tasikmalaya terhadap jalannya roda pemerintahan.
Sikap politiknya hanya nampak di pemberitaan media massa, padahal ruang-ruang formal banyak tersedia. Sementara fungsi pengawasan dan penganggaran tak menonjol.
“Semestinya dewan (DPRD) itu lantang di ruang-ruang resmi seperti rapat kerja, rapat banggar ataupun paripurna. Tapi kedengarannya adem-adem saja.”
“Sementara saat berbicara di media kelihatan lantang, tapi nyatanya kebobolan terus. Kan dewan bahasnya bareng-bareng dengan Pemkot Tasik,” katanya.
Ia mencontohkan terkait defisit APBD Kota Tasikmalaya yang diasumsikan mencapai Rp 180 miliar. Tahu rincian, tapi seperti tak bisa berbuat banyak.
“Mungkin fokusnya bagaimana pokir (pokok pikiran) ini tetap jalan tanpa gangguan.”
“Atau jangan-jangan masuk angin, makanya pengawasan juga setengah hati. Hadir ke gedung dewan juga semaunya,” ujar Deden.
Ia berharap, peran DPRD dalam melakukan pengawasan jalannya roda pemerintahan lebih kencang. Karena ada hajat hidup masyarakat yang harus diwakili para legislator.
Bukan malah menjadi corong pemerintah daerah yang saat ini porsi APBD lebih besar habis bagi kaum elit saja.
“Saya yakin masih ada anggota dewan yang masih punya kemampuan berjuang untuk masyarakat.”
“Indikatornya jelas, keberpihakan dan manfaat anggaran yang diterima masyarakat,” katanya.***
