KAPOL.ID –
Pembahasan perubahan APBD Kota Tasikmalaya tahun 2026 masih terus bergulir. Pada Rapat Paripurna DPRD akhir pekan lalu, defisit APBD rencananya ditetapkan sebesar Rp 27,4 miliar.
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Asep Goparullah mengatakan, adanya penurunan drastis asumsi defisit berasal dari dua hal. Pertama menaikan pendapatan asli daerah (PAD), kedua melakukan penyesuaian dari pos belanja.
“Dan untuk 2026 yang paling rasional adalah mengurangi belanja, menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.”
“Perubahan 2026 ini kita masih menyisakan kurang lebih sekitar 27 miliar lagi untuk mem-balance-kan menjadi nol rupiah,” kata Asgop–sapaan akrabnya usai pembahasan di Banggar DPRD, Senin (14/9/2026).
Ia mengatakan, beberapa pos seperti tambahan penghasilan pegawai (TPP), belanja operasional dan pemeliharaan mulai ada penyesuaian.
Terkait asumsi defisit sebelumnya sebesar Rp 180 miliar kemudian mencapai titik Rp 27 miliaran, ada beberapa pembayaran yang kemungkinan tertunda.
“Katakanlah TPP untuk Desember kita tunda pembayarannya nanti di bulan Januari 2027 gitu. Lalu penyesuaian belanja operasional.”
“Kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Ada hal-hal yang perlu kita sepakati bersama dengan pimpinan atau dengan anggota Banggar DPRD Kota Tasikmalaya,” ujarnya.
Asgop yang juga Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya mengungkapkan, pembahasan bersama DPRD dan jajaran terkait pengurangan asumsi defisit masih terus bergulir.
Ekspos
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Hilman Wiranata menyampaikan TAPD belum memberikan perencanaan skema solusi defisit secara utuh.
“Asumsi defisit yang kemarin hampir Rp 200 miliar, kemudian di pembahasan tadi tinggal sisa Rp 27 miliar yang masih minus. Dan berencana menutup asumsi defisit menjadi nol.”
“Harusnya barusan saat ekspos eksekutif itu sudah memberikan asumsi rencana yang akan dilakukan,” ujarnya.
Hilman menuturkan, anggota banggar bahkan menyebut ekspos tadi tidak produktif. Karena masih berkutat dengan pembahasan sebelumnya.
“Kita juga masih ngaharuleng dari mana untuk menutup 27 (miliar). Belum terfikirkan kata TAPD, saya juga masih bingung,” ujar politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.
Pihaknya meminta TAPD untuk memperbaiki materi ekspos yang akan disampaikan. Sebab DPRD juga tidak mau motong sana-sini seenaknya.
“Kan ada OPD-OPD yang harus terkoordinasi oleh ketua TAPD sama tim TAPD kan bukan sama kita.”
“Mereka yang lebih paham, lebih mengerti berkaitan dengan psikologis masing-masing di OPD ini,” katanya.
Pada prinsipnya, lanjut dia, anggaran ini harus berbasis kepentingan masyarakat. Mau ini bukan hanya semata bukan hanya angka tapi juga sifatnya politis.***
