INDRAMAYU, KAPOL.ID — Pemerintah Desa (Pemdes) Soge, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, menyalurkan bantuan pangan tahap kedua kepada 260 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Selasa (22/9/2026).
Setiap KPM menerima alokasi beras sebanyak 30 kilogram untuk periode Juli, Agustus, dan September.
Proses distribusi tersebut mendapat pengawalan ketat dari jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Kandanghaur guna memastikan kegiatan berlangsung aman dan tertib.
Kuwu Desa Soge, Ahmad Maulana, menjelaskan bahwa pelaksanaan di lapangan membutuhkan ketelitian tinggi untuk memverifikasi keabsahan data identitas para penerima.
“Penyaluran bantuan pangan tahap kedua ini merupakan akumulasi alokasi tiga bulan. Kami terus berupaya menjaga agar proses verifikasi data berjalan akurat dan penyaluran dapat terlaksana secara lancar serta berkelanjutan,” ujar Ahmad di sela-sela kegiatan.
Selain mengawal jalannya penyaluran, Ahmad menyoroti urgensi pembaruan data kemiskinan (data Desil). Ia menilai masih ditemukan ketidaksesuaian antara data administratif dan kondisi riil warga di lapangan, sehingga berpotensi memicu ketidaktepatan sasaran bantuan.
“Kami berharap pemerintah daerah dan instansi terkait segera melakukan pembaruan data secara berkala. Akurasi data yang riil sangat penting agar bantuan sosial benar-benar dirasakan oleh warga yang berhak,” tegasnya.
Menanggapi rumor terkait dugaan pungutan liar (pungli) yang kerap membayangi program bantuan sosial, Kuwu yang belum lama menjabat ini menegaskan komitmennya untuk memberantas segala bentuk penyelewengan di wilayahnya.
“Kami berkomitmen penuh menghapus praktik pungli di Desa Soge. Masyarakat tidak boleh dibebani biaya apa pun. Jika ada oknum aparatur yang terbukti melakukan pungli, walau satu rupiah pun, saya tidak ragu untuk mengambil tindakan tegas berupa pemecatan,” pungkas Ahmad.
Langkah pembenahan tata kelola bantuan sosial ini menjadi bagian dari agenda reformasi tata kelola pemerintahan Desa Soge di bawah kepemimpinan Ahmad Maulana, yang mencakup pembenahan administrasi publik hingga optimalisasi infrastruktur desa.***
