KAPOL.ID – Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Dr. H. Buky Wibawa Karya Guna, M.Si., menegaskan penurunan foto Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jabar bukan merupakan kebijakan ataupun keputusan resmi lembaga.
Penegasan tersebut disampaikan Buky di Bandung, Jumat (13/11/2026), menyusul polemik penurunan foto Wakil Presiden yang terjadi sehari sebelumnya, Kamis (12/11/2026).
Menurut Buky, peristiwa itu terjadi setelah DPRD Jabar menerima aspirasi dari kelompok Masyarakat Sipil Jawa Barat. Dalam kesempatan tersebut, foto Gibran diturunkan secara spontan oleh para penyampai aspirasi.
“Kejadian tersebut bukan bagian dari kebijakan lembaga dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat,” demikian penegasan sikap DPRD Jabar.
Buky mengatakan, DPRD Jabar tetap menghormati kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat, kritik, maupun aspirasi. Namun, peristiwa tersebut harus dipahami secara utuh agar tidak berkembang menjadi persepsi keliru mengenai sikap kelembagaan DPRD.
Terkait pemasangan foto Presiden dan Wakil Presiden RI, Buky menjelaskan, DPRD Jabar sebagai lembaga legislatif mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, khususnya Pasal 55 mengenai penempatan atau pemasangan foto Presiden dan Wakil Presiden.
Ia juga menyebutkan, hingga saat ini DPRD Jabar masih menunggu perkembangan dan kejelasan dari Pemerintah Pusat terkait persoalan tersebut.
Karena itu, Buky meminta masyarakat tidak serta-merta mengaitkan tindakan penurunan foto tersebut dengan kebijakan resmi DPRD Jabar tanpa didukung informasi dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Setiap informasi yang mengatasnamakan lembaga perlu dipastikan kebenarannya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat,” tegasnya.
Di sisi lain, DPRD Jabar memastikan tetap membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Lembaga legislatif tersebut juga berkomitmen menjaga prinsip demokrasi dalam menjalankan fungsi dan tugas kelembagaan.
Buky mengajak seluruh elemen masyarakat menyikapi polemik tersebut secara proporsional dengan mengedepankan komunikasi dan dialog. Menurutnya, perbedaan pandangan harus diselesaikan melalui mekanisme demokrasi tanpa mengganggu suasana kondusif.
Melalui klarifikasi ini, DPRD Jabar berharap polemik penurunan foto Wakil Presiden tidak berkembang menjadi kesimpangsiuran informasi.
“DPRD Jabar, tetap menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara bertanggung jawab dengan menempatkan kepentingan masyarakat Jawa Barat sebagai prioritas.”tukasnya. (AM)
