KAPOL.ID – Pimpinan Rombongan Audiensi Masyarakat Sipil Jawa Barat, Andri P. Kantaprawira, akhirnya angkat bicara terkait polemik penurunan figura foto Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jawa Barat.
Andri menegaskan, aksi penurunan figura tersebut bukan bagian dari skenario maupun agenda resmi rombongan masyarakat sipil yang melakukan audiensi dengan pimpinan DPRD Jabar, Kamis (12/11/2026).
Penjelasan itu disampaikan Andri melalui surat balasan atas permintaan klarifikasi Ketua DPRD Jabar, Dr. Buky Wibawa, bernomor 3423/PR.0101/DPRD tertanggal 12 November 2026.
Menurut Andri, audiensi yang berlangsung mulai pukul 14.00 hingga 15.30 WIB itu memiliki dua agenda utama. Pertama, penyerahan Pernyataan Sikap yang mendapat dukungan 76 tokoh masyarakat melalui perwakilan Paskah Irianto dan rekan-rekan.
Kedua, penyerahan figura foto secara simbolis oleh rombongan melalui Dr. Dra. Hj. Eni Sumarni, M.Kes., dan rekan-rekan kepada Wakil Ketua DPRD Jabar, Iwan Suryawan.
Namun, polemik muncul setelah acara resmi ditutup. Saat peserta melakukan sesi foto bersama, sejumlah orang yang berada di barisan belakang secara spontan menurunkan figura foto Gibran yang terpasang di ruang Banggar.
“Penurunan figura foto yang terpasang di ruang Banggar terjadi saat sesi foto bersama setelah acara resmi ditutup. Peserta di barisan belakang secara spontan menurunkannya untuk dijadikan properti foto. Jadi, itu murni tindakan spontan personal, bukan desain rombongan,” jelas Andri merujuk rekaman video liputan yang beredar.
Ia juga menegaskan, peristiwa tersebut tidak berkaitan dengan fasilitasi ataupun sikap kelembagaan DPRD Jabar.
Pernyataan itu, menurut Andri, sejalan dengan penjelasan Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa kepada media sesaat setelah kejadian. Buky menegaskan, penurunan foto resmi pimpinan negara di lingkungan gedung DPRD tetap harus mengikuti aturan dan arahan pemerintah pusat.
Dalam surat klarifikasinya, Andri juga menyebut tindakan spontan sekitar pukul 15.30 WIB tersebut merupakan ekspresi emosional peserta dan menurut pandangan mereka tidak melanggar aturan.
Mereka mendasarkan pandangan itu pada klaim bahwa Gibran Rakabuming Raka telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sekitar pukul 11.00 WIB pada hari yang sama.
Atas dasar tersebut, rombongan Masyarakat Sipil Jawa Barat berpandangan bahwa secara yurisprudensi Gibran tidak lagi menjabat saat peristiwa penurunan figura berlangsung.
Meski demikian, Andri menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan serta beragam persepsi publik yang muncul akibat kejadian tersebut.
Ia juga menyatakan bertanggung jawab secara moral atas insiden itu, sekaligus mengapresiasi pimpinan DPRD Jabar yang telah menerima dan membuka ruang penyampaian aspirasi masyarakat sipil.
Klarifikasi tersebut menjadi penegasan bahwa menurut pihak rombongan, penurunan figura bukan agenda resmi audiensi, melainkan tindakan spontan sejumlah peserta setelah pertemuan berakhir. (AM)
