HUKUM

Tiga Kali Tertunda, Kejari Bandung Akhirnya Eksekusi Arifin Gandawijaya ke Lapas Banceuy

×

Tiga Kali Tertunda, Kejari Bandung Akhirnya Eksekusi Arifin Gandawijaya ke Lapas Banceuy

Sebarkan artikel ini

KAPOL.ID – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandung akhirnya mengeksekusi pengusaha media Arifin Gandawijaya ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banceuy, Bandung, Senin (16/11/2026) petang. Arifin harus menjalani hukuman penjara selama 10 bulan berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap.

Eksekusi tersebut dilakukan setelah tiga kali upaya sebelumnya tertunda karena kondisi kesehatan terpidana. Kali ini, Arifin memenuhi panggilan kejaksaan secara kooperatif dan terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum dibawa ke Lapas Banceuy.

Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Bandung, Alex Akbar, membenarkan pelaksanaan eksekusi tersebut saat memberikan keterangan kepada wartawan, Selasa (17/11/2026).

Alex menegaskan, kejaksaan berkewajiban melaksanakan setiap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa membedakan latar belakang, profesi maupun kedudukan seseorang.

“Tidak ada yang kebal hukum. Di mata hukum semua sama,” tegas Alex.

Menurutnya, eksekusi merupakan bagian dari tanggung jawab kejaksaan dalam memberikan kepastian hukum sekaligus memastikan putusan pengadilan tidak berhenti sebatas keputusan di atas kertas.

Terpisah, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Bandung, Muhammad Ansari, mengatakan proses eksekusi berjalan lancar karena Arifin datang memenuhi panggilan secara kooperatif.

“Kemarin dipanggil, dia datang secara kooperatif, dibawa periksa kesehatan. Alhamdulillah, menjalani eksekusi,” ujar Ansari.

Ia memastikan Arifin selanjutnya ditempatkan di Lapas Kelas IIA Banceuy untuk menjalani pidana penjara selama 10 bulan.

Tiga Kali Tertunda karena Kesehatan
Sebelum eksekusi terlaksana, Kejari Bandung telah tiga kali berupaya menjalankan putusan terhadap Arifin. Namun, upaya tersebut terkendala kondisi kesehatan terpidana.

Pada Senin (9/11/2026), Ansari mengungkapkan bahwa dalam salah satu upaya sebelumnya Arifin sempat dibawa ke rumah sakit dan dinyatakan sakit. Tim penasihat hukumnya juga mengajukan permohonan penundaan eksekusi karena kondisi kesehatan kliennya menurun.

Meski demikian, kejaksaan memastikan kewajiban melaksanakan putusan pengadilan tetap akan dijalankan ketika kondisi memungkinkan.

“Dalam waktu dekat, jika memungkinkan dilakukan eksekusi, kami akan lakukan eksekusi secepatnya,” kata Ansari seusai persidangan Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Bandung, 9 November 2026.

Sepekan kemudian, pernyataan tersebut direalisasikan. Arifin datang memenuhi panggilan, menjalani pemeriksaan kesehatan dan akhirnya dieksekusi.

Perkara Surat Palsu Tanah 3,3 Hektare
Berdasarkan siaran pers resmi Kejari Bandung, Arifin merupakan terpidana dalam perkara penggunaan surat palsu atau surat yang dipalsukan seolah-olah sebagai dokumen asli.

Perkara tersebut berkaitan dengan Surat Pernyataan tertanggal 15 April 2015 mengenai transaksi jual beli tanah seluas 33.000 meter persegi atau sekitar 3,3 hektare di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat.

Dalam uraian perkara, surat tersebut menyatakan para ahli waris almarhum Djedje Adiwira mengetahui dan menyetujui transaksi jual beli tanah milik adat yang tercatat dalam Letter C Persil 207 S.IV Kohir 3261/97.

Tanah tersebut berada di Desa Langensari, sebelumnya Desa Cikidang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, atas nama Adiwiria Emeh.

Kejaksaan menyebut penggunaan surat tersebut mengakibatkan Deni Irwan ST bersama ahli waris lainnya mengalami kerugian yang ditaksir mencapai Rp20 miliar.

Perbuatan penggunaan surat yang dipersoalkan itu disebut terjadi pada Desember 2018 di Pengadilan Negeri Bandung, Jalan RE Martadinata, Kota Bandung.

Nilai Rp20 miliar tersebut merupakan kerugian yang dicantumkan dalam uraian perkara, bukan besaran denda maupun uang pengganti yang dijatuhkan kepada terpidana.
Putusan MA Jadi Dasar Eksekusi
Eksekusi Arifin dilaksanakan berdasarkan rangkaian putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Perkara tersebut sebelumnya diputus Pengadilan Negeri Bandung melalui Nomor 613/Pid.B/2025/PN Bdg tertanggal 13 Januari 2026.

Selanjutnya, Pengadilan Tinggi Bandung menjatuhkan putusan banding Nomor 54/PID/2026/PT BDG pada 5 Maret 2026.
Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung RI menerbitkan Putusan Nomor 1017 K/PID/2026 tertanggal 3 Juli 2026. Putusan tersebut menjadi dasar Arifin menjalani hukuman penjara selama 10 bulan.

Kejari Bandung juga mencantumkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) Nomor Print-3623/M.2.10/Eku.3/09/2026 tertanggal 4 September 2026 sebagai dasar administratif pelaksanaan eksekusi.

PK Berjalan, Eksekusi Tetap Dilaksanakan
Di tengah pelaksanaan eksekusi, Arifin diketahui masih menempuh upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) melalui penasihat hukumnya, Tomson Panjaitan.

Permohonan tersebut diajukan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1017 K/PID/2026. Sidang PK sebelumnya telah digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Senin (9/11/2026).

Dalam permohonan tersebut, tim penasihat hukum mempersoalkan sejumlah pertimbangan hukum, di antaranya keberadaan dokumen asli, proses penandatanganan Surat Pernyataan tertanggal 15 April 2015 serta dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB).

Pihak pemohon mendalilkan adanya kekeliruan dalam pertimbangan hukum putusan sebelumnya. Namun, seluruh dalil tersebut masih menjadi materi yang harus diperiksa dalam proses PK.

Kasi Intel Kejari Bandung, Alex Akbar, menegaskan pengajuan PK tidak otomatis menangguhkan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dengan demikian, proses hukum melalui PK tetap berjalan, sementara kewajiban jaksa melaksanakan eksekusi juga tetap dilaksanakan sesuai ketentuan.

Eksekusi Arifin Gandawijaya menjadi penegasan sikap Kejari Bandung bahwa pelaksanaan putusan pengadilan merupakan kewajiban penegak hukum.

Setelah tiga kali tertunda karena alasan kesehatan, Arifin kini menjalani hukuman 10 bulan penjara di Lapas Banceuy. Sementara itu, permohonan PK yang diajukannya tetap diproses melalui mekanisme hukum yang berlaku. (AM)