KAPOL.ID – Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat menerima sekaligus memfasilitasi kunjungan kerja Komisi III DPRD Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Selasa (17/11/2026).
Agenda tersebut digelar dalam rangka konsultasi, koordinasi, serta studi banding terkait evaluasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pertemuan itu dimanfaatkan sebagai ruang pertukaran informasi dan pengalaman antardaerah guna memperkuat pengelolaan pendapatan sekaligus mendorong terwujudnya kemandirian fiskal daerah.
Dalam diskusi yang berlangsung, kedua pihak saling berbagi perspektif seputar tata kelola PAD. Pembahasan mencakup pentingnya pemetaan potensi pendapatan, evaluasi capaian target dan realisasi, penguatan basis data, hingga langkah optimalisasi berbagai sumber penerimaan daerah.
Penguatan PAD dinilai perlu dilakukan secara komprehensif dan tidak semata bergantung pada sektor pajak maupun retribusi. Optimalisasi pengelolaan aset daerah, peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pemanfaatan teknologi informasi, serta penggalian sumber-sumber pendapatan sah lainnya turut menjadi sorotan penting dalam upaya mendongkrak kas daerah.
Mengingat setiap wilayah memiliki karakteristik dan potensi yang beragam, forum konsultasi dan studi banding ini menjadi referensi strategis yang dapat diadaptasi sesuai dengan kondisi serta kebutuhan di daerah masing-masing.
Selama kegiatan berlangsung, PPID Setwan Jabar berperan aktif memfasilitasi penerimaan tamu dan pemenuhan kebutuhan informasi sebagai bagian dari layanan informasi kelembagaan di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat.
Selain memperkaya referensi kebijakan, momentum ini juga semakin membuka ruang komunikasi antarlembaga legislatif, khususnya dalam bertukar pengalaman mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan pendapatan daerah.
Ke depan, PPID Setwan Jabar berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan penerimaan tamu yang tertib, responsif, dan terdokumentasi dengan baik, serta membuka ruang diskusi yang bermanfaat bagi DPRD dari berbagai daerah. Melalui sinergi pertukaran informasi ini, pengelolaan pendapatan daerah diharapkan dapat berjalan semakin efektif, transparan, dan akuntabel. (JM)










