KAPOL.ID – Penguatan regulasi daerah hingga pengawasan efisiensi anggaran menjadi bahasan dalam dua agenda kunjungan kerja DPRD dari luar Jawa Barat ke DPRD Provinsi Jawa Barat, Jumat (20/11/2026).
Dua rombongan tersebut berasal dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dan Pimpinan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan.
Kedua kunjungan itu membawa fokus berbeda. Bapemperda DPRD Kota Palangka Raya menggali referensi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kekayaan Intelektual. Sementara Pimpinan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan membahas pengawasan DPRD terhadap efisiensi keuangan pemerintah daerah.
Dalam pertemuan pertama, pengalaman Jawa Barat dalam pengelolaan Kekayaan Intelektual menjadi salah satu materi yang dipelajari. Termasuk penerapan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual.
Pembahasan juga menyentuh inventarisasi potensi Kekayaan Intelektual daerah, fasilitasi dan pelindungan, pengembangan Kekayaan Intelektual Komunal, hingga penyesuaian regulasi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah.
Sementara itu, rombongan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyoroti pentingnya pengawasan terhadap efisiensi anggaran. Efisiensi dinilai tidak boleh sekadar dimaknai sebagai pemangkasan belanja, tetapi harus memastikan anggaran digunakan sesuai prioritas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pengawasan DPRD juga diarahkan pada pengendalian belanja yang kurang produktif tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik.
Selain itu, forum membahas dinamika ruang fiskal daerah dan Transfer ke Daerah (TKD). Pengawasan berbasis kinerja menjadi perhatian, terutama dalam memastikan keterkaitan antara alokasi anggaran, realisasi, output, outcome, hingga manfaat program.
Dalam kedua agenda tersebut, PPID Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat memfasilitasi penerimaan rombongan, koordinasi awal, serta pemenuhan kebutuhan informasi selama kunjungan berlangsung.
Fasilitasi ini menjadi bagian dari pelayanan informasi dan dukungan terhadap komunikasi antarlembaga legislatif.
Melalui kunjungan kerja tersebut, pertukaran pengalaman antardaerah diharapkan dapat menjadi referensi dalam memperkuat fungsi legislasi dan pengawasan DPRD.
PPID Setwan Jabar juga terus mendorong pelayanan informasi kelembagaan yang terbuka, responsif, tertib, dan terdokumentasi, sehingga komunikasi serta pertukaran informasi antarlembaga DPRD dapat berjalan lebih efektif. ***












