KAPOL.ID – Sinkronisasi pembangunan jalan antarpemerintah menjadi sorotan dalam kunjungan kerja Komisi III DPRD Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, ke DPRD Provinsi Jawa Barat, Jumat (23/10/2026).
Kunjungan yang difasilitasi PPID Sekretariat DPRD Jabar itu membahas koordinasi pembangunan infrastruktur jalan, terutama pada ruas yang saling terhubung, tetapi memiliki kewenangan penanganan berbeda.
Persoalan status jalan menjadi salah satu poin penting dalam diskusi. Kejelasan status jalan nasional, provinsi, dan kabupaten dinilai menentukan arah penanganan, mulai dari perencanaan pembangunan hingga pemeliharaan infrastruktur.
Tanpa koordinasi yang terpadu, penanganan ruas jalan berpotensi tidak berjalan selaras, meskipun jalur tersebut menjadi bagian penting dari konektivitas masyarakat.
Dalam pertemuan itu, kondisi sejumlah ruas jalan nasional di Kabupaten Banyuasin turut menjadi bahan pertukaran informasi.
Penguatan koordinasi serta penyampaian data faktual mengenai kondisi lapangan dinilai penting untuk mendukung pengawalan program penanganan infrastruktur.
Pertukaran informasi tersebut menjadi kesempatan bagi kedua daerah untuk berbagi pengalaman terkait perencanaan, koordinasi, dan pengawasan pembangunan jalan sesuai kewenangan masing-masing.
Keterpaduan program pembangunan diharapkan mampu memperkuat konektivitas antarruas jalan, memperlancar mobilitas masyarakat, serta menunjang pelayanan publik dan aktivitas perekonomian.
Sementara itu, PPID Setwan Jabar memfasilitasi penerimaan tamu dan kebutuhan informasi selama kunjungan sebagai bagian dari pelayanan informasi kelembagaan di lingkungan DPRD Provinsi Jawa Barat.
Melalui pelayanan informasi yang terbuka dan responsif, PPID Setwan Jabar mendukung koordinasi antarlembaga agar pertukaran informasi dapat menjadi referensi dalam mendorong pembangunan infrastruktur yang lebih terarah dan berkelanjutan.***
