KAPOL.ID – Bupati Garut, Rudy Gunawan, menyatakan kesiapannya untuk mendukung pelaksanaan program KKTN (Kawasan Khusus Terpadu Nusantara) bagi para mantan narapidana terorisme.
Program tersebut katanya sebagai bentuk antisipasi pencegahan aksi radikalisme dan terorisme yang ada di Kabupaten Garut.
Pernyataan tersebut disampaikannya saat menerima kunjungan kerja dari staf khusus BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) Indonesia di ruang Pamengkang Kabupaten Garut, Selasa (21/9/2021).
“Kami akan membackup baik dari sisi regulasi kalau diperlukan. Dari sisi anggaran bilamana meminta dan diperlukan,” tuturnya.
Rudy pun menyampaikan rasa terima kasihnya kepada BNPT yang tengah mendirikan KKTN bagi mantan narapidana teroris di Kabupaten Garut. Karenanya, ia akan segera melakukan koordinasi dengan Perum Perhutani terkait lahan yang akan digunakan untuk program tersebut.
“Program ini sangat baik untuk dilaskanakan di Garut, karena Garut sendiri memiliki 85 ribu hektar tanah milik Perhutani dimana 85 ribu hektar itu artinya hampir 30% lahan di Kabupaten Garut adalah milik Perum Perhutani,” tuturnya.
Pada kesempatan tersebut Kepala Staf Khusus dan Sinergi Badan Nasional BNPT, Yudi Firmansyah Putra menerangkan bahwa bentuk dari KKTN ini adalah agro framing dengan tagline eco tourism.
Menurutnya, tidak hanya narapidana tindak pidana terorisme, akan tetapi purnabakti TNI Polisi, Aparatur Sipil Negara, tokoh masyarakat, dan organisasi masyarakat pun bisa bergabung menjadi warga KKTN.
“Awalnya KKTN ini hanya diperuntukkan bagi masyarakat tertentu, namun karena terjadi pelebaran setelah kami selesai dari Komisi III warga KKTN ini mengembang, jadi para purnabakti TNI Polisi dan para sahabat yang di ASN setelah masa purnanya itu termasuk Perhutani bisa gabung serta ikut sama-sama menjadikan warga KKTN,” terangnya.
Yudi pun menerangkan, sebelumnya KKTN pertama telah dicanangkan di Kota Malang yang akan diresmikan oleh Presiden RI, Joko Widodo pada 1 Oktober mendatang.
Tapi karena ada beberapa hal yang menyangkut masalah belum sempurnanya legilitas antara BNPT, Perhutani dan Pemda, maka katanya sangat mungkin bisa diresmikan Presiden tanggal 28 Oktober bersamaan dengan Hari Sumpah Pemuda.
“Semoga saja KKTN di Kabupaten Garut bisa menyusul setelah diresmikannya KKTN di Kota Malang pada Oktober mendatang,” harapnya.***
