KAPOL.ID — Ajakan menjaga kondusivitas Jakarta datang dari Kabupaten Tasikmalaya. Tepatnya dari Aliansi Anak Bangsa. Di dalamnya berhimpun Gerakan Pendukung Presiden Prabowo (GEMP4R), Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) dan Gerakan Ajengan Muda (GAM).
Bagi Aliansi Anak Bangsa Kabupaten Tasikmalaya, menjaga Jakarta tetap aman dan kondusif merupakan ikhtiar menjaga Indonesia. Untuk itu butuh partisipasi semua pihak dalam mewujudkannya.
“Kehadiran kami bukan untuk membungkam kritik apalagi menutup ruang masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Demokrasi jelas membutuhkan kritik dan pengawasan. Tapi persatuan, ketertiban, dan kedewasaan negara tetap harus terjaga,” ujar Ketua Aliansi Anak Bangsa Kabupaten Tasikmalaya dalam siaran medianya di Singaparna, Farhan Abdul Aziz, Senin (24/8/2026).
Untuk menjaga kondusivitas itu, kritik dan pengawasan harus tersampaikan dengan penuh tanggung jawab dan tetap berada dalam koridor konstitusi. Sementara di lapangan muncul kecenderungan dinamika sebaliknya.
Menurut Farhan, pihaknya melihat aspirasi masyarakat berkembang menjadi tindakan yang berpotensi memperbesar ketegangan. Seperti upaya pengerahan massa dalam jumlah besar ke Ibukota Negara Indonesia, Jakarta.
“Menyampaikan aspirasi itu hak rakyat, sementara menjaga ketertiban dan persatuan adalah tanggung jawab bersama. Kita bisa menyampaikan aspirasi melalui dialog, audiensi, musyawarah, komunikasi dengan pemerintah, lembaga legislatif, serta jalur konstitusional lainnya,” lanjut Farhan.
Hal penting lainnya yang Aliansi tolak adalah gerakan provokasi yang berpotensi mengadu domba antara masyarakat dengan masyarakat, daerah dengan daerah, bahkan rakyat dengan pemerintah.
Perkara perbedaan pandangan, itu perkara lumrah dalam alam demokrasi. Tapi bukan alasan untuk saling membenci apalagi saling memprovokasi. Indonesia terlalu besar kalau hanya untuk mengakomodir kepentingan kelompok tertentu yang sesaat.
Selebihnya, Aliansi Anak Bangsa mendukung penuh program strategis Presiden Prabowo Subianto. Terutama Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Dalam praktiknya, masyarakat didorong untuk berperan aktif turut mengawasi.
“MBG dengan segala kekurangannya bukan berarti harus berhenti. Justru harus kita awasi agar tepat sasaran, transparan, berkualitas, dan memberi manfaat nyata bagi rakyat. KDMP juga mari kita kawal agar menjadi kekuatan ekonomi baru bagi masyarakat desa, pengelolaannya profesional serta akuntabel,” tambah Farhan.
Selain ngajak masyarakat menyampaikan aspirasi dengan baik, Aliansi Anak Bangsa juga meminta pemerintah terus membuka ruang dialog. Jadikan kritik sebagai bagian dari proses perbaikan.
