KAPOL.ID –
Penyaluran bantuan sosial untuk 17.590 KRTS dari APBD Kota Tasikmalaya ramai keluhan. Ketua RT dan RW kesulitan menjelaskan ke masyarakat.
Apalagi sudah disosialisasikan, namun tak kesampaian. Juga ditemukan penerima dobel bantuan slot pemerintah provinsi atau pusat.
“Ada 30 persen di Kelurahan Indihiang saja, ada yang sudah dapat dari provinsi tapi dapat lagi yang dari kota. Kalau dari satu kecamatan, masih direkap.”
“Kan aturannya satu KRTS hanya satu slot bantuan. Makanya tadi dengan RT dan RW ditinjau lagi agar tidak dobel,” ujar anggota DPRD Kota Tasikmalaya, Dadan Daruslan kepada KAPOL, Selasa (12/5/2020).
Ia juga banyak menemukan NIK yang bermasalah, seperti perbedaan angka satu atau dua digit. Adapula yang sudah terjadwal menerima bantuan ternyata realisasinya tidak sama.
Keluhan senada dikatakan Ketua RW 07 Cikatuncar Kelurahan Kota Baru Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya, Dadi Abidarda.
“Kita sudah sosialisasi ke masyarakat yang bakal menerima bantuan sesuai daftar terjadwal. Ehh realisasinya jadi berbeda. Se-kelurahan di-jadwal 214, ternyata baru realisasi 28.”
“Ketika ditanya ke PT Pos sebagai penyalur juga tidak bisa memberikan jawaban kapan sisanya. Tambah bingung lagi kita, apalagi masyarakat,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya Ivan Dicksan ada data yang belum valid sehingga belum bisa dicairkan meski sudah terjadwal.
PT. Pos juga mememinta data valid terlebih dahulu sebelum disalurkan ke masyarakat melibatkan Ketua RT dan RW.
“Memang ada data yang tidak valid secara administrasi kependudukannya. Bisa itu NIK atau KK-nya. Disduk sedang memperbaiki itu,” katanya.
Data kependudukan yang belum valid, kata dia, dari 17.590 ada sekitar 5.176 KRTS. Dalam beberapa hari ini jika sudah selesai, bantuan bisa didistribusikan ke masyarakat.
“Kita sedang evaluasi berapa yang belum validnya setelah melalui pengecekan di lapangan. Begitupula juga dengan penerima dobel bantuan,” ujarnya.
“Ini momen perbaikan data, supaya bulan depan tidak ada lagi masalah. Bantuannya tiga bulan, belum Kemensos dan tahap selanjutnya dari provinsi,” katanya menjelaskan.
Ia mengatakan kekurangan itu pasti ada, karena mendistribusikan bantuan sebanyak ini belum berpengalaman. Meskipun begitu semua harus siap.
“Di kita saja 76 persen penduduk yang mendapatkan bantuan, pengalaman belum punya. Tapi semua harus siap agar kondisi ini bisa terlewati dengan baik,” ujar Ivan. ***
