KAPOL.ID –
Pergantian kepengurusan di dua Pengurus Anak Cabang (PAC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjadi polemik. Yang tertuang dalam SK DPW PPP Jawa Barat Nomor 015/SK/DPW/K/III/2026 tertanggal 9 Maret 2026.
SK tersebut mengubah susunan pengurus harian PAC PPP Indihiang masa bakti 2022–2027. Sebelumnya, posisi Ketua PAC Indihiang dijabat Sonny Senjaya, Sekretaris Buloh Hasbulloh, dan Bendahara Eva Suryawati Simosir.
Namun dalam SK terbaru, Buloh Hasbulloh ditunjuk sebagai Plt Ketua, Ari Supriatna sebagai Plt Sekretaris, dan Yayat Ruhiyat sebagai Bendahara.
Begitupula di PAC Cipedes. Dalam SK sebelumnya Ketua dijabat Didin Muhabidin, Sekretaris Sri Sugiarti, dan Bendahara Ade Somantri. Hanya posisi Sekretaris digantikan oleh Plt Trisna Ruhyan.
SK perubahan tersebut ditandatangani Ketua DPW PPP Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum dan Sekretaris Agus Solihin, lengkap dengan cap resmi. Pergantian ‘mepet’ muscab ini menimbulkan spekulasi lain.
Berhembus kabar pergantian tersebut karena diduga pengurus sebelumnya meninggal dunia.
“Saya kaget. Tiba-tiba ada pergantian, bahkan tersiar kabar saya sudah meninggal dunia.”
“Padahal saya masih aktif, masih menjalankan tugas sebagai ketua PAC,” ujar Sonny Senjaya, mantan Ketua PAC Indihiang, Selasa (14/4/2026).
Senada dikatakan, Sri Sugiarti, mantan Sekretaris PAC Cipedes. Ia mengaku terkejut namanya tiba-tiba hilang dari kepengurusan.
“Saya masih ada, masih menjabat, masih punya SK. Tapi tiba-tiba diganti. Jujur saja, saya kaget dan prihatin,” ucapnya.
Verifikasi faktual
Menanggapi hal tersebut, Plt Sekretaris DPC PPP Kota Tasikmalaya Hilman Wiranata menegaskan perubahan SK merupakan hasil proses verifikasi faktual kepengurusan.
Sebagai tindak lanjut dari instruksi DPW PPP Jawa Barat sejak Mukerwil di Cirebon pada November 2025.
“Perubahan ini bukan karena meninggal dunia, tapi karena ada tugas-tugas organisasi yang tidak dilaksanakan dengan baik,” tegasnya.
Ia menjelaskan, DPC PPP Kota Tasikmalaya melakukan verifikasi faktual sejak Desember 2025. Juga melakukan pemanggilan kepada PAC yang belum menyelesaikan administrasi.
“Dari hasil rapat pimpinan di tingkat PAC, direkomendasikan adanya pergantian. Itu dilengkapi berita acara, absensi, dan dokumentasi,” jelasnya.
Ia mengatakan, perubahan SK PAC tidak hanya terjadi di Kota Tasikmalaya tapi terjadi juga di wilayah PAC Jawa Barat yang lain.
“Ini program DPW. Bukan semata-mata kepentingan politik menjelang Muscab, tapi lebih pada penataan organisasi,” katanya. ***
