KAPOL.ID – Bau menyengat yang dikeluhkan warga dan wisatawan di kawasan Pantai Barat Pangandaran kembali memantik sorotan.
Ketua BPC Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Pangandaran, Agus Mulyana, menegaskan persoalan limbah yang mengalir ke laut tidak bisa disederhanakan dengan menuding hotel sebagai satu-satunya sumber masalah.
Menurut Agus, isu limbah di Pangandaran bukan cerita baru. Namun, selama ini hotel kerap menjadi “kambing hitam”, meski faktanya hampir seluruh hotel yang beroperasi telah dilengkapi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
“Yang jadi sasaran pasti hotel. Padahal Pangandaran itu satu kesatuan kawasan, bercampur dengan rumah penduduk, WC umum, dan aktivitas lain yang juga menghasilkan limbah,” ujar Agus saat dihubungi, Senin (19/1/2026) malam.
Ia mengakui, saat musim liburan atau peak season, lonjakan aktivitas memang berpotensi membuat kapasitas IPAL terlampaui. Namun, kondisi itu tidak bisa dilepaskan dari kontribusi limbah rumah tangga dan fasilitas umum yang masuk ke saluran yang sama.
PHRI, kata Agus, bahkan telah melakukan pengecekan di sejumlah saluran air. Hasilnya menunjukkan limbah berasal dari berbagai titik, bukan hanya dari kawasan hotel.
Keluhan serupa disampaikan warga sekitar. Bau limbah yang menyengat disebut sangat mengganggu kenyamanan, bahkan memicu kekhawatiran wisatawan.
“Baunya itu nyengat, Pak. Mau berenang jadi tidak berani, takut gatal-gatal,” keluh seorang warga, yang menyebut limbah dari hotel dan perumahan sama-sama masuk ke solokan lalu mengalir ke pantai.
Agus menilai akar persoalan justru terletak pada buruknya tata kelola drainase kawasan wisata Pantai Barat Pangandaran. Ia menyoroti fenomena banjir yang kerap terjadi meski hujan turun singkat.
“Hujan sebentar saja pasti banjir. Ini tanda drainase tidak berjalan dengan baik,” tegasnya.
Padahal, Pangandaran memiliki karakter tanah berpasir yang secara alami membantu penyerapan air. Fakta bahwa genangan tetap muncul di sejumlah titik menunjukkan sistem saluran air tidak mampu menampung dan mengalirkan debit air secara optimal.
Atas kondisi tersebut, PHRI mendesak Pemerintah Daerah Pangandaran segera mengambil langkah konkret dengan menata ulang sistem drainase kawasan wisata secara menyeluruh.
“Harusnya ada blueprint. Saluran itu ke mana, titik terendahnya di mana, induknya buang ke mana. Ini yang sampai sekarang tidak jelas,” kata Agus.
Agus menuturkan, banjir yang kerap terjadi di kawasan wisata Pangandaran meski hujan hanya berlangsung singkat, menunjukkan adanya persoalan serius pada sistem drainase.
“Setiap hujan deras selama 30 menit hingga satu jam, sejumlah titik di kawasan wisata langsung tergenang air dalam skala yang cukup signifikan. Kondisi ini dinilai tidak wajar, mengingat Pangandaran memiliki karakter tanah berpasir yang seharusnya mampu menyerap air lebih cepat dibandingkan wilayah lain,” ungkap Agus.
Dari sisi konstruksi dan tata air, lanjut Agus, kawasan wisata Pangandaran berada di wilayah yang secara alami memiliki titik pembuangan air, yakni sungai besar yang melintang di depan kawasan serta laut yang mengelilingi wilayah tersebut.
“Sungai dan laut sejatinya merupakan titik terendah tempat air mengalir. Namun, banjir yang tetap terjadi mengindikasikan bahwa aliran air hujan tidak terdistribusi dengan baik menuju titik-titik pembuangan tersebut, terutama saat curah hujan tinggi terjadi dalam waktu singkat,” ungkapnya lagi.
“Kondisi ini memperkuat dugaan bahwa sistem drainase di kawasan wisata Pangandaran belum berfungsi optimal. Hingga kini belum terlihat adanya perencanaan menyeluruh berupa blueprint drainase, termasuk pengukuran elevasi, penentuan titik terendah, serta kejelasan saluran induk pembuangan air,” imbuhnya.
Fakta bahwa banjir masih terjadi di kawasan yang dikelilingi laut dan sungai menjadi bukti bahwa hampir seluruh drainase yang ada belum berjalan sebagaimana mestinya dan perlu penataan serius agar kawasan wisata tetap aman dan nyaman bagi pengunjung.
PHRI berharap Pemda segera menyusun rencana induk drainase dan pembuangan limbah yang terintegrasi, agar persoalan bau, banjir, dan pencemaran tidak terus berulang serta kenyamanan wisata Pantai Barat Pangandaran tetap terjaga.
